Kawal Pemilu 2019, Belasan Relawan KPPS Meninggal Dunia di Jabar

Hingga berita ini diturunkan, KPU Daerah Jawa Barat telah mendata 12 orang relawan KPPS yang meninggal dunia selama bekerja mengawal jalannya proses pemilu. Dari sembilan kota para relawan KPPS itu, tiga di antaranya tercatat menelan korban terbanyak.

“Di Purwakarta ada dua orang (Korban), Kabupaten Bandung satu orang, Kota Bekasi satu orang, Kabupaten Tasikmalaya dua orang, Kuningan satu orang, Kabupaten Bogor satu orang, Karawang satu orang, Sukabumi satu orang, Kabupaten Sukabumi dua orang,” kata Rifqi, sambil membaca catatan yang ia bawa.

Menurut dia, sebagian besar relawan KPPS itu memang memiliki riwayat medis kurang baik. Misalnya, lanjut Rifqi, beberapa di antaranya mengalami serangan jantung setelah kelelahan bekerja.

“Kebanyakan capek dan lelah, ada juga yang kecelakaan lalu lintas,” tuturnya.

Padahal, sebelum menjalin kontrak dengan seorang relawan KPPS, KPU akan lebih dulu menguji kesehatan mereka. Namun, selama proses pengujian, KPU tak menemukan kendala kesehatan.

Rifqi mengaku tak mudah mencari masyarakat yang mau menjadi relawan KPPS. Wajar, upah yang diterima seorang relawan KPPS tidak sebanding dengan tanggungjawabnya.

“Mereka sudah bekerja mulai dari satu hari sebelum Pemilu dimulai. Proses pemungutan dan perhitungan suara juga, berdasarkan pantauan di lapangan, baru selesai jam 5 pagi (Hari Kamis, 18 April 2019). Bahkan ada juga yang berlanjut sampai jam 12 siang,” tutur Rifqi.

Lamanya proses pemungutan dan perhitungan suara tersebut disebabkan oleh formulir yang cukup banyak. “Ada enam set formulir. Lembarannya cukup besar. Kan gini, ada lima jenis pemilihan. Artinya, ada lima jenis formulir C1. Banyak item-nya, kurang lebih ada 20-30 lembar,” kata Rifqi.

“Tinggal dikali saksi 16 partai, kali DPD taruh lah sapuluh  saja. Belum lagi (Formulir untuk) pengawas TPS dari bawaslu. Dan semua itu dikerjakan dengan manual,” tuturnya.

Meski pekerjaan mereka minimal menghabiskan tiga hari, kata Rifqi, para relawan KPSS hanya menerima upah satu hari saja. “Tidak ada perhitungan lembur,” tuturnya. Rifqi ogah menyebutkan berapa upah yang diterima seorang relawan KPPS. Yang pasti, upah tersebut tak lebih besar dari Rp500 ribu.

“Pokoknya tidak sebanding lah,” kata Rifqi.

Untuk itu, saat ini KPUD Jawa Barat memiliki tugas lain setelah melaksanakan proses penghitungan suara. Tugas itu ialah terus mendata jumlah relawan KPPS yang sakit hingga meninggal dunia.

Pasalnya, Rifqi baru saja memastikan bahwa setiap relawan KPPS yang sakit atau meninggal dunia akan mendapatkan santunan yang pantas. “Tadi kami sudah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana akhirnya kami upayakan ada semacam santunan. Jadi selesai semua proses pemilu, kami akan mulai mendata,” ujarnya.

Atas peristiwa bergugurannya relawan KPPS di beberapa daerah di Jawa Barat, Rifqi berharap ke depannya honor penyelenggara Pemilu dapat bertambah. Penambahan itu harus diperhitungkan sesuai dengan risiko dan beban pekerjaan para relawan KPPS.

“Kita harus bersyukur tahun ini masih ada yang mau jadi petugas KPPS. Mereka punya beban kerja cukup luar biasa, dengan honor yang terbatas. Coba bayangkan, banyak orang enggak mau jadi petugas KPPS. Padahal tanpa petugas KPPS, Pemilu tidak akan pernah ada,” ujar Rifqi.