Jalan Panjang Perekonomian Rakyat Jabar di Tengah Pandemik COVID-19

Provinsi Jawa Barat saat ini menjadi salah satu yang perekonomiannya sangat terdampak. Sebab, Jawa Barat adalah salah satu pusat keberadaan berbagai industri. Ketika negara penerima produk Indonesia menghentikan impor, maka produksi dalam negeri sulit untuk dijual.

Hal ini jelas menyulitkan keuangan perusahaan yang kemudian berdampak para pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun mereka yang dirumahkan sementara. Selain itu, sejumlah perusahaan pun harus memangkas upah pegawai dan membayarnya dengan cara dicicil.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat pertumbuhan ekonomi di wilayah ini pada triwulan I-2020 turun cukup jauh dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Jabar, untuk pertama kalinya hanya pada angka 2,73 persen (y-on-y) melambat dibanding capaian triwulan I-2019 yang tercatat 5,39 persen. Ekonomi Jabar triwulan I-2020 turun 0,95 persen (q-to-q) terhadap triwulan sebelumnya.

Hal ini jelas menyulitkan keuangan perusahaan yang kemudian berdampak para pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun mereka yang dirumahkan sementara. Selain itu, sejumlah perusahaan pun harus memangkas upah pegawai dan membayarnya dengan cara dicicil.

Sementara itu, data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada 1 Mei 2020, setidaknya ada 62.848 karyawan yang dirumahkan maupun terkena PHK. Dari data itu, 666 perusahaan di Jabar telah merumahkan 50.187 buruh.

Sedangkan untuk jumlah industri yang terdampak, ia mencatat adanya 1.605 perusahaan yang keuangannya merosot karena wabah COVID-19. Dari angka tersebut, sebanyak 1.041 di antaranya melakukan kebijakan PHK ataupun merumahkan pegawai.

Kondisi seperti ini kemungkinan masih berlanjut hingga kuartal berikutnya. Apalagi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 diproyeksikan akan terkontraksi hingga minus 3,8 persen. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara Townhall Meeting Kementerian Keuangan, Jumat (19/6).

"Kita beruntung pada kuartal 1 bertahan di 2,97 persen. Namun kuartal 2 kita mengalami tekanan, kemungkinan dalam kondisi negatif. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bilang minus 3,8 persen, jadi kondisi apakah semester 2 atau kuartal 3 dan kuartal 4 apakah kita sudah bisa pulih, sudah tertuang dalam postur APBN yang baru," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut, COVID-19 berdampak luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi. Imbas pembatasan sosial berskala besar (PSBB), ekonomi menurun. Di seluruh dunia pun disebutkan perkembangan ekonomi negatif.

Melihat kondisi perekoniomian yang semakin tidak menentu di tengah pandemik COVID-19, pemerintah pusat termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mulai mengambil langkah cepat menjaga agar kondisi masyarakat tidak semakin tercekik. Pelonggaran PSBB dan pembukaan sejumlah tempat kerja termasuk perkantoran dan industri dilakukan secara perlahan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahkan secara terang-terangan mempersilakan setiap daerah membuka kembali tempat wisata dan perkantoran yang menjadi hajat hidup banyak orang. Dia pun sempat mendatangi Kabupaten Pangandaran untuk mengecek langsung penerapan protokol kesehatan COVID-19 di kawasan tersebut.

Tempat pariwisata di Bandung Raya juga mulai beraktivitas dengan mengedepankan normal baru. Wisatawan bisa datang ke tempat wisata dengan menggunakan masker, mencuci tangan sebelum masuk wahana, dan mengurangi jumlah wisatawan sesuai arahan pemerintah daerah setempat.

Selain itu, beberapa tempat wisata menerapkan persyaratan di mana wisatawan yang berasal dari kawasan zona merah seperti DKI Jakarta tidak diperkenankan masuk ke area bermain ini.

Tak hanya itu, sejumlah daerah pun mulai membuka mal dan pusat perbelanjaan lainnya guna menahan laju PHK. Mereka juga berharap perekonomian daerah bisa tumbuh dengan pembukaan tempat belanja tersebut.

"Apapun itu pergerakan ekonomi sudah terjadi. Kita harapkan di akhir Desember ekonomi Jabar tidak seperti yang diprediksi akan terpuruk di bawah nol persen. Tapi kita masih bisa di angka 2 persen sampai 2,5 persen," kata Ridwan Kamil.

Di tengah upaya Pemprov Jabar untuk mengerek kembali perekonomian masyarakat, datangnya gelombang kedua penyebaran COVID-19 patut diwaspadai. Berdasarkan data, kasus penyebaran virus corona kembali meningkat di tengah adanya pelonggaran PSBB. Peningkatan angka penyebaran itu terlihat dari sebelum PSBB dilonggarkan berada pada 0,62, tapi dalam sepekan terakhir angkanya naik menjadi 0,9. Meski masih di bawah angka 1, tapi kondisi ini jika dibiarkan tanpa pengawasan bisa berakibat fatal.

Guna mengantisipasi lonjakan tersebut, Emil yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar memastikan akan ada pengetesan masif di tiga zona, yakni pasar tradisional, destinasi wisata, dan stasiun atau terminal. Sebab, potensi sebaran COVID-19 di tiga zona itu tergolong besar.

Di tempat wisata misalnya, akhir pekan kemarin saja sudah ada 69 wisatawan yang reaktif COVID-19 saat usai mengikuti rapid test.

"Kami akan terus meningkatkan kewaspadaan. Mereka yang reaktif akan di-follow up dengan swab test," kata Kang Emil.

Tak hanya itu, pasar tradisional pun menjadi santapan empuk virus corona untuk menyebar. Banyaknya pedagang yang reaktif dan positif COVID-19 bahkan membuat aktivitas sejumlah pasar dihentikan selama 14 hari.

Meski demikian, Emil memastikan protokol kesehatan AKB sudah mulai diterapkan dalam kegiatan ekonomi, seperti yang terpantau di sejumlah pasar tradisional, dan destinasi wisata.

Dengan rencana akan memasifkan pengecekan menggunakan rapid test kepada masyarakat di tiga zona khusus, Pemprov Jabar nampaknya bakal memanfaatkan alat yang diproduksi secara lokal oleh tim dari Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Alat ini bahkan diklaim lebih ampuh untuk memastikan apakah seseorang terpapar COVID-19 atau tidak.

Emil menuturkan, alat rapid test yang digunakan oleh Pemprov Jabar selama ini dibeli dari luar negeri. Jika tidak membeli maka alat itu merupakan pemberian dari negara lain.

Harganya yang cukup tinggi membuat para ahli kesehatan mulai mencari cara membuat alat rapid test sendiri. Hasilnya, kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Institut Teknolgi Bandung (ITB) dalam waktu dekat akan memproduksi alat rapid test secara massal.

“Akan diproduksi massal mendekati 100 ribu alat di Juli. Nah, di Juni ini sudah ada, tapi terbatas 5.000 unit. Yang stok untuk Juni akan digunakan kepada orang yang reaktif atau PCR-nya positif,” kata dia.

Dengan harga yang lebih terjangkau, maka masyarakat di seluruh pelosok Jabar dari kota sampai ke desa bisa mendapatkan alat ini dengan mudah. Bahkan setiap puskesmas bisa memilikinya untuk melakukan rapid test di sekitar kawasan Puskemas tersebut.

Berdasarkan data PIKOBAR, Selasa (23/6), Pemprov Jabar telah melakukan rapid test dengan menguji 158.223s sampel. Hasilnya, 4.256 reaktif, 153.965 non-reaktif, dan 7 sampel tidak valid. Jumlah ini akan terus ditingkatkan karena Pemprov Jabar mengupayakan pengetesan kepada 0,6 persen jumlah penduduk atau sekitar 300 ribu orang.