IPRC: Putusan MK Berpotensi Mengubah Peta Politik di Jabar

Lebih lanjut, Indra menuturkan, putusan MK dapat membuat partai politik di Jabar memajukan calon-calon pilihan. Bahkan, hal ini juga membuat beberapa partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) turut menentukan sikap.

"Semisal PKS yang awalnya cocok dengan KIM Plus, namun ketika ada tawaran lebih diminta saat koalisi, akhirnya berubah haluan dengan isu Syaikhu-Ilham Habibie," katanya.

Bahakan dalam H-1 pendafatarn Pilgub Jabar, para partai politik saat ini tengah meng kalkulasi ulang soal dukungan dan koalisi yang ada. Apalagi jika nantinya KIM di Jabar tidak solid, maka akan banyak calon yang mendaftarkan diri.

"Ketika koalisi KIM Plus terpecah, maka partai pun akan berhitung ulang di waktu pendaftaran yang sempit sehingga memungkinkan memilih bergabung dengan pasangan calon koalisi partai yang berpotensi memenangkan kontestasi," katanya.

Indra menambahkan, peta politik setiap daerah di Jabar berbeda, semisal Pantura lebih condong ke tokoh atau parpol yang berspektrum nasionalis partai. Kemudian, di Priangan Timur lebih cenderung ke keterikatan kelompok Islam. Menurutnya, hal-hal itu lah yang bisa menjadi perhitungan partai.

"Sosio-kultur pun Priangan Timur kuat keagamaan dan Pantura ke nasionalis, sedangkan megapolitan (Bekasi-Depok) relatif berbeda dengan daerah lain," kata dia.