Hari Pertama Uji Coba WFH Setiap Kamis, Gedung Sate Sepi ASN
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan uji coba work from home (WFH) setiap Kamis, membuat Gedung Sate sepi dari lalu lalang ASN.
- Uji coba WFH dianggap efisien karena ASN tetap bekerja, belanja operasional lebih hemat, dan akan berdampak pada tunjangan kinerja ASN di masa depan.
- Kepala Daerah di Kabupaten/Kota juga diimbau untuk melakukan WFH karena Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan anggaran. BKD Jawa Barat turut memantau pelaksanaan uji coba WFH.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerapkan uji coba work from home (WFH) setiap hari Kamis. Alhasil, hari ini Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate sepi dari lalu lalang ASN.
Kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun tidak banyak orang. Pada uji coba hari pertama penerapan WFH, kata Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, kondisi kantornya saat ini sepi dari kegiatan ASN seperti kondisi normal di hari lainnya.
"Hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah berjalan WFH, yaitu tidak lagi terjadi penumpukan orang. Mereka bekerja di rumah," ujar Dedi, Kamis (6/11/2025).
1. Dedi Mulyadi klaim efisien
Pemantauan WFH dapat dilakukan masing-masing organisasi perangkat daerah melalui sistem masing-masing. Dedi mengklaim, penerapan WFH ini sangat efisien karena ASN tetap bekerja dan belanja operasional menjadi lebih hemat.
"Menurut saya sangat efisien. Satu orang tetap bekerja, dua listrik irit, tiga air irit, dan jalan tidak macet," ucapnya.
Ke depan, kata Dedi, tunjangan kinerja ASN yang bekerja di rumah, kantor atau lapangan dengan resiko tinggi akan berbeda.
"Beda tunjangan kinerjanya antara yang bekerja di lapangan dengan tingkat risiko yang tinggi dengan yang bekerja di rumah. Nanti beda," katanya.
2. Dedi Mulyadi umumkan pegawai malas
Selain itu, Dedi juga berencana mengumumkan ASN yang rajin dan malas di media sosial sebagai sanksi sosial. Data itu menurutnya sudah berdasarkan kajian dan penilaian dari BKD Provinsi Jabar.
"Oh, iya nanti tanggal 18 November (diumumkan). Sudah ada datanya, siapa yang rajin siapa tidak. Itu kan kelihatan," katanya.
Dedi juga menganjurkan agar Kepala Daerah di Kabupaten/Kota melakukan WFH karena saat ini Pemerintah Daerah juga memiliki keterbatasan dalam anggaran.
"Kami anjurkan, kalau tidak mau ya terserah mereka, tapi kalau mereka kedodoran keuangan jangan minta sama kami (Pemprov)," ucapnya.
3. Ada kecemburuan antar-pegawai?
Sementara, BKD Jawa Barat turut melakukan pemantauan pelaksanaan uji coba bekerja di rumah atau perdana di kantor P3DW Kota Bandung I Pajajaran. Kepala BKD Jabar, Dedi Supandi mengatakan, WFH ini tidak termasuk pada pegawai yang memberikan pelayanan langsung ke publik.
"Meninjau pelaksanaan WFH, ternyata semuanya masuk, layanan seperti biasa. Sampai tadi saya tanya, ada kecemburuan terhadap yang WFH dan tidak. Mereka bilang, kerja memang harus seperti ini," kata Dedi.
Sementara hasil pemantauan pelaksanaan uji coba di kantor Inspektorat Jawa Barat, Dedi menyebut sejak kemarin malam sudah ada pengurangan beban listrik.
Meski masih ada beberapa pegawai yang bekerja ke lapangan karena sedang melakukan pemantauan hasil audit, hari ini tidak pegawai yang bekerja di kantor Inspektorat Jawa Barat.
"Pagi tadi, listrik dan segala macam padam. Yang di kantor tidak ada, WFH semua. Tapi ada yang melakukan pemantauan hasil audit ke lapangan," ujarnya.
