Gagal Masuk Sekolah Negeri, Siswa Jabar Dapat Bantuan Rp2,7 Juta

16 Jun 2026, 13:07 WIB

Azzis Zulkhairil

News

Channel

Add as Preferred source

Gagal Masuk Sekolah Negeri, Siswa Jabar Dapat Bantuan Rp2,7 Juta

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat, Purwanto (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan Rp2,7 juta per tahun bagi 77 ribu siswa yang gagal masuk SMA dan SMK negeri agar tetap bisa bersekolah di swasta.
Ada 751 sekolah swasta di seluruh Jabar yang digandeng pemerintah untuk menampung siswa tersebut, sebagai hasil pemetaan kebutuhan pendidikan daerah.
Bantuan mencakup biaya DSP sebesar Rp1,5 juta dan SPP Rp1,2 juta per tahun, diberikan tanpa melihat kondisi ekonomi keluarga penerima.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

2026

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan program bantuan Rp2,7 juta per tahun bagi 77 ribu siswa yang tidak tertampung di SMA dan SMK negeri. Para siswa akan bersekolah di 751 sekolah swasta yang telah bekerja sama.

16 Juni 2026

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Dedi Mulyadi agar semua anak tetap bisa mengakses pendidikan. Ia menyebut hasil pemetaan menunjukkan banyak siswa tidak tertampung di sekolah negeri.

kini

Pemprov Jabar tengah menyiapkan skema pembiayaan dengan rincian Rp1,2 juta per tahun untuk biaya bulanan dan Rp1,5 juta untuk DSP bagi setiap siswa penerima bantuan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan pendidikan sebesar Rp2,7 juta per tahun bagi siswa yang tidak tertampung di SMA dan SMK negeri agar tetap dapat melanjutkan sekolah di lembaga swasta.
Who?
Bantuan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan, dipimpin Kepala Dinas Purwanto, kepada sekitar 77 ribu siswa yang gagal masuk sekolah negeri tahun ajaran 2026.
Where?
Program ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan kerja sama bersama 751 sekolah swasta yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
When?
Kebijakan diumumkan pada Selasa, 16 Juni 2026, bersamaan dengan proses penerimaan murid baru non-Maung yang masih berlangsung saat ini.
Why?
Kebijakan ini bertujuan memastikan seluruh anak di Jawa Barat tetap memiliki akses pendidikan meskipun tidak diterima di sekolah negeri karena keterbatasan kuota penerimaan.
How?
Pemprov Jabar menyalurkan dana Rp1,5 juta untuk uang pangkal (DSP) dan Rp1,2 juta untuk biaya bulanan per siswa setiap tahun melalui skema kerja sama dengan sekolah swasta mitra.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Banyak anak di Jawa Barat tidak bisa masuk sekolah negeri. Pemerintah kasih uang Rp2,7 juta tiap tahun supaya mereka bisa sekolah di swasta. Ada 77 ribu anak yang dapat bantuan dan akan belajar di 751 sekolah swasta. Pak Gubernur dan Dinas Pendidikan bilang ini supaya semua anak tetap bisa sekolah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan Rp2,7 juta per tahun bagi 77 ribu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga akses pendidikan tanpa diskriminasi. Dengan menggandeng 751 sekolah swasta, kebijakan ini tidak hanya menutup kesenjangan kapasitas, tetapi juga memperluas kesempatan belajar bagi seluruh anak di daerah tersebut.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan uang tunai terhadap 77 ribu siswa yang tidak tertampung dalam SMA dan SMK negeri 2026. Uang sebesar Rp2,7 juta akan diberikan setiap tahunnya agar para murid tersebut bisa tetap bersekolah di swasta.

Adapun nantinya mereka akan bersekolah ke 751 sekolah swasta yang sudah dikerjasamakan. Namun, angka 77 ribu tersebut masih potensi karena saat ini masih ada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) non-Maung 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, mengatakan pemerintah memilih menggandeng sekolah swasta agar seluruh anak tetap memiliki akses pendidikan.

"Intervensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, setelah melakukan pemetaan, dari pemetaan itu kita tahu ada anak-anak yang tidak bisa tertampung. Sesuai dengan pemetaan yang kita lakukan itu kan banyak. Jadi kita ingin tetep memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Purwanto, Selasa (16/6/2026).

1. Pemprov Jabar menjalin kerjasama dengan sekolah swasta

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat, Purwanto (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar tidak ada siswa yang kehilangan kesempatan bersekolah.

"Pak Gubernur sudah menyampaikan kepada kita dan kepada Bappeda, untuk bagaimana agar anak-anak di Provinsi Jawa Barat ini semuanya bisa mengakses pendidikan. Keterbatasan pemerintah ini menjadi salah satu kendala yang diatasi," ujarnya.

"Salah satu bentuk intervensi ketika pemetaan ini selesai adalah dengan cara, menjalin kerja sama dengan sekolah swasta," lanjut Purwanto.

2. 77 ribu calon murid berpotensi tidak tertampung ke sekolah negeri

Kepala Disdik Jabar, Purwanto (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Adapun jumlah sekolah swasta yang bergabung dalam program kerja sama tersebut mencapai 751 sekolah yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Ratusan sekolah ini dipersiapkan untuk menampung siswa yang tidak berhasil mendapatkan kursi di SMA maupun SMK negeri.

"Kalau kita lihat dari pemetaan kita itu ada sekitar 70 ribuan kan, tepatnya 77 ribu yang tidak bisa tertampung di negeri," ujarnya.

Selain menyiapkan sekolah tujuan, Pemprov Jabar juga akan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa yang masuk dalam skema tersebut.

Bantuan itu mencakup Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) atau uang pangkal sekolah serta bantuan biaya bulanan yang selama ini dikenal sebagai SPP.

"Skema pembiayaannya nanti Pemprov akan membiayai, dulu kita namanya uang sumbangan DSP ya, uang bangunan dulu mah istilahnya ya, DSP ya. Kemudian dengan sumbangan bulanan, dulu kita nyebutnya SPP ya," kata Purwanto.

3. Bantuan biaya pendidikan capai Rp2,7 juta per tahun setiap murid

Kepala Disdik Jabar, Purwanto (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Berdasarkan skema yang sedang disiapkan, setiap siswa akan memperoleh bantuan sekitar Rp1,2 juta per tahun untuk biaya bulanan dan Rp1,5 juta untuk DSP.

"Per siswa itu Rp100 ribu per bulan, jadi Rp1,2 juta per tahun. Dan DSP-nya Rp1 juta setengah rencananya ya. Kita akan sesuaikan dengan kemampuan fiskal kita, tapi kemarin rate-nya kira-kira segitu ya," jelasnya.

Tak Hanya untuk Siswa Kurang Mampu, Purwanto menegaskan bantuan tersebut tidak semata-mata diberikan berdasarkan kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga sebagai bentuk kompensasi bagi siswa yang sebelumnya berupaya masuk sekolah negeri namun gagal karena keterbatasan kuota.

"Yang mereka terdaftar di PCMB," ujarnya saat menjelaskan syarat penerima bantuan.

Menurutnya, siswa yang mendapat bantuan tidak mesti berasal dari keluarga kurang mampu. Ia memastikan, seluruh siswa yang terdaftar di PCMB dan akan sekolah di swasta, berhak mendapat bantuan.

"Ya karena mereka niat sekolah di negeri tapi tidak tertampung, pemerintah ngasih kompensasi," kata dia.