DPRD Minta Dinkes Bandung Dorong SPPG Punya Sertifikat Kebersihan

SPPG, lanjut Iman, memang mendapat izin langsung dari Badan Gizi Nasional (BGN). Setelahnya baru mereka beroperasi dan mendapat pendampingan dari dinas kesehatan di daerah.

Dengan demikian untuk membuat mereka memiliki sertifikat kesehatan baik dalam pembuatan makanan maupun limbah yang dihasilkan tidak bisa secara langsung oleh pemerintah daerah. Alhasil, pengawasan SPPG tidak mudah untuk diakses karena berkaitan langsung dengan BGN.

"Kalau mengejar secara ideal sertifikat laik sehat ini memang mungkin ada beberapa ceklis dipenuhi. Dari satu sisi mereka ada izin dari Pusat bukan ke Pemkot Bandung, diizinkan dari pusat ini baru mendapat laporan (ke daerah)," papar Iman.

Meski demikian harus ada pengecekan rutin dari dinkes daerah misalnya ketika kebersihan di SPPG dianggap kurang laik, maka mesti dibenahi. Pun dengan waktu pengiriman makanan setelah diolah harus diperhatikan karena ini juga bisa menjadi penyebab makanan tak laik konsumsi.

Selain itu, Iman meminta masyarakat khususnya yang anaknya mendapatkan MBG di sekolah berani untuk berbicara ketika terjadi sesuatu pada anaknya usah menyantap makanan tersebut. Karena ini untuk kesehatan anak, sudah semestinya SPPG memberikan makanan terbaik bukan justru membuat anak keracunan.

"Nah Dinkes ini harus secara paralel dengan pemangku kebijakan lain agar bisa memastikan sertifikat kesehatan untuk MBG-nya," kata dia.

Saat ini DPRD Bandung memang belum melakukan pengecekan ke SPPG secara langsung. Namun, dalam waktu dekat dia memastikan bakal bekerjasama dengan Dinkes untuk melihat secara langsung kondisi SPPG yang ada.

Sebelumya, Kadinkes Kota Bandung Sony Adam menuturkan, pihaknya sekarang sedang membuat tim kerja untuk memastikan makanan yang diberikan pada siswa lewat program MBG bisa dikonsumsi dengan baik. Harapannya jangan sampai ada siswa lagi yang alami keracunan MBG di Kota Bandung.

"Kita sudah melakukan pengamannya sejak awal, sejak MBG ini digulirkan. Jadi kita mengadakan advokasi dengan dapur-dapurnya supaya mereka mengolah makanan secara aman, gitu. Kita sudah melakukan seperti itu," ujar Sony, Senin (29/9/2025).

Menurutnya, dari 98 SPPG yang tercatat ada 87 yang beroperasi dan memang belum semua memiliki sertifikasi SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Namun, SPPG tersebut sudah berjalan sesuai dengan arahan dari Bada Gizi Nasional (BGN).

"Semuanya dalam proses sertifikasi, proses pengajuan," ungkap Sony.