DPRD Jabar Minta Pemda Antisipasi Kenaikan Kasus COVID-19 Pascamudik

21 Mei 2021, 17:02 WIB

Ilustrasi petugas polisi menghalau pemudik. (ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah)

Bandung, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminta pemerintah daerah baik Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/pemerintah kota untuk mengantisipasi kenaikan kasus COVID-19 pasca pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/Lebaran 2021.

Hal ini setelah sejumlah pemberitaan menyebut ada temuan-temuan kasus baru warga terpapar virus corona di sejumlah daerah.

"Tadi pagi saya membaca berita bahwa di Kota Bandung, minggu ini ada kenaikan kasus. Jadi 101 kasus dan biasanya beberapa pekan sebelum Lebaran angka harian kasus COVID-19 ada di angka 40 an. Artinya ini perlu ada kewaspadaan kita apakah di setiap daerah ada kenaikan kasus pasca Lebaran kemarin," kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, pada acara Diskusi Bersama Wakil Rakyat Jabar, di Kota Bandung, Jumat (21/5/2021).

1. Konsep PPKM mikro harus diterapkan

Default Image IDN

Ineu mengatakan, selama dua pekan setelah Lebaran, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang berada di Komisi IV melakukan kunjungan ke lapangan terkait pengetatan perjalanan setelah larangan mudik Lebaran 2021. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah titik pemantauan dan pengetesan acak dijalankan sesuai atau tidak.

Politisi perempuan dari Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat mengusulkan agar pemerintah daerah memberlakukan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM) skala mikro dilingkungannya jika ditemukan kasus COVID-19 dari warga yang melakukan mudik Lebaran.

"Jadi PPKM mikro ini merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga masyarakat agar tidak tertular COVID pasca Lebaran 2021," kata dia.

2. Pengetesan rapid antigen di posko arus balik Jabar kurang ideal

Ilustrasi Rapid Test Tim IDN Times (IDN Times/Herka Yanis)

Untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19, posko random untuk melakukan rapid test bagi para pemudik yang lolos dari penyekatan larangan mudik pada arus balik saat ini harus diperketat. Namun, jumlah alat rapid test disebut kurang ideal karena sangat sedikit untuk jumlah pemudik yang banyak.

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady mengatakan, salah satu titik rapid test acak yang ada di Padalarang kurang maksimal dalam pelaksanaan pengetesan. Selama penyekatan arus mudik dan balik untuk Lebaran 2021 terdapapat beberapa kekurangan, yaitu salah satunya adalah peralatan test antigen yang masih kurang dari ideal, karena hanya disediakan 50 pax test antigen yang berasal 25 pax dari pihak satgas covid dan 25 pax dari kepolisian untuk setiap pos yang tesebar di Kabupaten dan Kota.

"Yang jadi masalah adalah jumlah peralatan dari test antigen itu sendiri masih jauh dari memadai. Untuk satu pos yaitu 25 dari satgas dan 25 dari kepolisian, praktis hanya 50 dan merupakan angka yang masih jauh dari cukup," kata Daddy melalui siaran pers, Rabu (19/5/2021).

Menurutnya, DPRD Jabar telah melakukan kunjungan on the spot dari sekitar 35 titik yang dilakukan penyekatan yang dilakukan kawan-kawan kepolisian, bekerja sama dengan dinas perhubungan dan dibantu tenaga medisnya dari puskesmas setempat.

3. Efektivitas tes acak bisa diketahui setelah hasilnya diketahui

IDN Times/Dini Suciatiningrum

Sementara itu, Anggota Komisi IV lainnya, Viman Alfarizi menjelaskan, penyekatan yang dilakukan semata-mata cara pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Jawa Barat. Efektif atau tidaknya dapat terlihat dari hasil tes acak tersebut yang merupakan upaya untuk menurunkan angka penyebaran virus corona.

"Ini merupakan salah satu usaha dan cara untuk menurunkan penyebaran angka covid di jawa barat dan saya rasa di beberapa tempat di Jawa Barat sudah dilakukan sangat baik, bukan hanya dari penyekatannya tapi sudah disediakan juga test antigen," tutup Viman.