DLH Bandung Siapkan Metode Baru dan Penambahan Dana Atasi Sampah

Darto mengatakan, jika sebuah urusan seperti masalah sampah sudah dinyatakan darurat, maka urusan itu boleh diselesaikan dengan metode-metode yang tidak biasa, termasuk untuk penambahan anggaran.

"Misalnya begini, proses penambahan anggarannya itu bisa lewat pola yang tidak normal gitu loh. Kemudian langkah-langkah pemerintahnya juga tidak normal," katanya.

Jika tidak dalam status darurat, kata Darto, maka penambahan anggaran tersebut hanya boleh dilakukan saat penenatapan APBD perubahan pada Agustus atau Oktober 2026 mendatang.

"Tapi kalau darurat, maka penambahan anggaran itu boleh dilakukan sekarang. Itu sih perbedaan yang paling signifikan. Jadi, boleh mengambil langkah-langkah yang kalau tidak darurat tidak boleh dilakukan," ucap Darto.

Namun, ia menegaskan kondisi darurat bukan berarti pemerintah dapat mengambil tindakan sembarangan seperti membakar sampah tanpa prosedur. Menurutnya, status darurat lebih berfungsi sebagai dasar hukum untuk mempercepat penanganan masalah yang mendesak.

"Dengan kondisi darurat, sebuah kota/kabupaten itu boleh melakukan langkah-langkah di dalam kota atau kabupaten itu sendiri, tapi tidak sampai melampaui kewenangan gitu," ujar Darto.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga dapat melakukan mobilisasi masyarakat secara lebih luas. Misalnya, membatasi sementara pembuangan sampah ke TPS yang sudah penuh atau menerapkan pengaturan khusus demi mengurangi penumpukan sampah.

"Ya itu boleh dimobilisasi secara lebih besar. Misalnya gini karena darurat, maka sampah jangan dibawa ke TPS dulu. Jagain itu TPS-nya, jangan maksakan bawa sampah masuk ke TPS karena lagi darurat," katanya.