DKPP Catat 139 Aduan Terkait Pilkada, di Jabar Baru Ada Empat

Menurutnya, DKPP tidak dapat mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meski demikian DKPP dapat memeriksa kemungkinan terjadinya pelanggaran kode etik.

"Sanksi ada peringatan sampai keras, pemberhentian jabatan sementara sampai tetap," ungkapnya.

Menurut Didik, hingga sekarang aduan terkait penyelenggara pilkada di wilayah Jawa Barat ke DKPP sendiri relatif sedikit hanya berasal dari empat wilayah. Menurutnya, penyelenggara pemilu yang banyak diadukan berasal dari provinsi Jawa Tengah.

Saat ini penyelenggaraan pilkada sendiri telah memasuki tahap kampanye sehingga mayoritas aduan terkait pendaftaran, verifikasi dan penetapan pasangan calon khususnya calon perseorangan. Menurutnya, aduan lebih banyak tentang profesionalisme penyelenggara pemilu.

"80 persen perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan KPU mengadu ke DKPP, rata-rata mereka menuduh KPU bekerja sembarangan, soal isu profesionalitas tapi ada beberapa juga yang menyangkut kemandirian dalam ari Bawaslu KPU diduga berpihak kepada bakal pasangan calon," katanya.

Ia melanjutkan, aduan yang dilaporkan ke DKPP juga terdapat menyangkut intruksi KPU yang menimbulkan kebingungan di lapangan. Menurutnya, banyak aduan yang pasca diputuskan tidak terbukti.

"Secara umum putusan DKPP pengaduan Pilkada itu direhabilitasi artinya gak terbukti sebagian kecil ada dikasih peringatan, peringatan keras, diberhentikan dan diberhentikan sementara," kata dia.