Dedi Mulyadi Minta Pemda Kabupaten Kota di Jabar Perketat Izin Daycare

30 Apr 2026, 13:57 WIB

Azzis Zulkhairil

Dedi Mulyadi Minta Pemda Kabupaten Kota di Jabar Perketat Izin Daycare

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Pemda kabupaten dan kota memperketat izin serta pengawasan daycare agar kasus kekerasan anak seperti di Yogyakarta tidak terjadi di wilayahnya.
Dedi berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah di Jabar untuk menyinkronkan aturan perizinan dan memastikan setiap tempat penitipan anak memenuhi standar keamanan dan legalitas.
Kementerian PPPA menyoroti motif ekonomi di balik kasus kekerasan daycare Yogyakarta dan menegaskan pentingnya penerapan standar layanan pengasuhan melalui kebijakan Taman Asuh Ramah Anak.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Tahun 2024

Kementerian PPPA mengeluarkan Permen KPPA Nomor 4 Tahun 2024 tentang standar daycare yang mencakup legalitas, perizinan, dan koordinasi dengan dinas daerah.

27 April 2026

Menteri PPPA Arifah Fauzi menggelar konferensi pers di Polresta Yogyakarta terkait kasus kekerasan di Daycare Little Aresha. Ia menyebut adanya dugaan motif ekonomi di balik tindakan tersebut dan menyoroti lemahnya pengawasan terhadap layanan pengasuhan anak.

30 April 2026

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi kasus Daycare Little Aresha dengan meminta pemerintah kabupaten dan kota di Jabar memperketat izin pendirian daycare. Ia berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah pekan depan untuk membahas langkah pengawasan lebih ketat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya memperketat izin operasional tempat penitipan anak atau daycare untuk mencegah terulangnya kasus kekerasan terhadap anak seperti di Yogyakarta.
Who?
Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, para kepala daerah kabupaten dan kota di Jabar, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin Arifah Fauzi.
Where?
Pernyataan disampaikan di Bandung, Jawa Barat, sementara kasus yang menjadi perhatian terjadi di Daycare Little Aresha, Kota Yogyakarta.
When?
Pernyataan Dedi Mulyadi disampaikan pada Kamis, 30 April 2026. Kasus Daycare Little Aresha sebelumnya terungkap pada Senin, 27 April 2026.
Why?
Tindakan ini dilakukan untuk memastikan kejadian kekerasan terhadap anak tidak terjadi di Jawa Barat serta menutup celah lemahnya pengawasan dan perizinan lembaga pengasuhan anak.
How?
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk menyinkronkan aturan perizinan daycare dan menerapkan pengawasan ketat sesuai standar layanan pengasuhan anak yang ditetapkan Kementerian PPPA.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Ada tempat jaga anak di Yogyakarta yang bikin anak-anak disakiti. Karena itu Pak Dedi, Gubernur Jawa Barat, tidak mau hal itu terjadi di daerahnya. Ia mau semua izin tempat jaga anak diperiksa ketat. Ia juga mau semua kepala daerah kumpul supaya aturan dan pengawasan dibuat lebih baik biar anak-anak aman dan senang.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kementerian PPPA menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan anak melalui pengawasan ketat dan standarisasi izin daycare. Upaya mengumpulkan kepala daerah serta penerapan regulasi terukur mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan tempat penitipan anak beroperasi secara legal, aman, dan berorientasi pada kesejahteraan anak.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut menyoroti pengawasan daycare atau penitipan anak di wilayah Jabar. Dia menginginkan agar peristiwa Daycare Little Aresha di Yogyakarta yang tidak manusiawi dalam mengurus anak-anak tidak terjadi di wilayahnya.

Langkah yang diambil untuk mengantisipasi peristiwa ini yaitu dengan mengumpulkan terlebih dahulu seluruh kepala daerah di Jawa Barat. Dedi meminta pemerintah daerah menerapkan pengawasan maksimal termasuk soal izin pendirian tempat penitipan anak.

"Iya kami terus menganalisa. Kami harus memastikan peristiwa-peristiwa (kekerasan anak) seperti itu tidak terjadi di Jawa Barat. Kami akan lakukan langkah-langkah yang tegas dan terukur," ujar Dedi Mulyadi di Bandung, Kamis (30/4/2026).

1. Kepala daerah akan dikumpulkan untuk membahas pengawasan daycare

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Menurut Dedi, peraturan perizinan untuk usaha tempat penitipan anak ini perlu disingkronkan dengan masing-masing Pemerintah Daerah di Jawa Barat. Sehingga, nantinya Pemprov Jabar akan mengumpulkan kepala daerah terlebih dahulu.

"Iya kabupaten kota nanti kami kumpulin, karena pekan depan rencana berkumpul (satu di antaranya mengetatkan izin operasional daycare)," kata dia.

2. Pemerintah menduga ada motif ekonomi dari peristiwa Daycare Little Aresha

Kondisi Daycare Little Aresha, di Jalan Pakel Baru Utara Nomor 27, Sorsutan, Umbulharjo, Yogyakarta dipenuhi coretan berisi makian, pada Selasa (28/4/2026). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Sebelumnya, kasus Daycare Little Aresha di Yogyakarta ini menjadi perhatian publik. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menduga ada motif ekonomi di balik kekerasan pada anak yang terjadi di daycare tersebut.

"Sementara ini yang kami analisa, sepertinya adalah motif ekonomi. Kemudian, kenapa begitu teganya, karena yang ditarget adalah pemasukan yang banyak, sehingga menghalalkan berbagai cara," ucap Arifah, saat konferensi pers di Polresta Yogyakarta, Senin (27/4/2026).

Pemerintah merasa prihatin, karena masih ada daycare yang tidak bertanggung jawab, hanya mementingkan sisi ekonomi atau bisnis. Ia menyebut kasus tindak kekerasan yang terjadi menjadi pengingat penting sistem pengawasan terhadap layanan pengasuhan anak, khususnya daycare masih perlu diperkuat.

"Ditemukan lembaga yang belum memenuhi aspek perizinan dan standar, menunjukkan celah yang harus dibenahi bersama. Sebagai respons Kementerian PPPA mendorong penguatan standarisasi layanan pengasuhan melalui kebijakan Taman Asuh Ramah Anak," kata Arifah.

3. Kementerian PPPA ikut menangani kasus Daycare Little Aresha

Daycare Little Aresha, di Jalan Pakel Baru Utara Nomor 27, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Arifah mengatakan Kementerian PPPA telah mengeluarkan Permen KPPA nomor 4 tahun 2024 tentang standar daycare yang meliputi legalitas.

"Jadi legalitas tentang perizinan, kemudian domisili, akta notaris, dokumen pendirian, dan melakukan koordinasi perjanjian kerja sama dengan Dinas KPPA daerah untuk memastikan pemantauan," ujar Arifah.

Arifah melanjutkan upaya yang dilakukan Kemen PPPA lainnya yaitu penyelenggaraan layanan dokter umum, kemudian psikolog pemantauan perkembangan anak dan lain sebagainya.

"Kemudian adalah SDM, bagaimana mereka melakukan perekrutan, kemudian kompetensi dari pengelola, kemudian apakah memiliki pengalaman sebagai pengelola," ujarnya.

Selain itu, berkaitan sarana prasarana juga menjadi perhatian, sistem pemantauan evaluasi, dan akuntabilitas. "Yang keenam anggaran dari Taman Asuh Ramah Anak dan protokol penanganan risiko bencana," ucap Arifah.