Bandung, IDN Times - Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pilihan pengobatan dan pencegahan penyakit yang lebih baik. Namun, manfaat inovasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh penemuan obat atau vaksin baru, melainkan juga oleh kecepatan dan kesiapan sistem kesehatan dalam menghadirkannya kepada pasien.
Persoalan akses ini menjadi perhatian dalam pertemuan antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, dan perusahaan farmasi global GSK. Pertemuan yang berlangsung di kantor pusat GSK tersebut membahas peluang mempercepat ketersediaan inovasi kesehatan yang aman, berkhasiat, dan bermutu bagi masyarakat Indonesia.
Kebutuhan memperluas akses pengobatan di dalam negeri juga berkaitan dengan beban yang harus ditanggung pasien dan keluarga. Ketika layanan kesehatan yang dibutuhkan belum tersedia di Indonesia, sebagian pasien harus mencari pengobatan ke luar negeri. Kondisi ini diperkirakan menyebabkan sekitar Rp150 triliun pengeluaran kesehatan Indonesia mengalir ke luar negeri setiap tahun.
Data laporan PhRMA 2023 menunjukkan, dari 460 obat baru yang diluncurkan secara global pada periode 2012–2021, hanya sekitar 9 persen yang tersedia di Indonesia. Rata-rata waktu dari peluncuran global hingga registrasi di Indonesia mencapai sekitar 40 bulan, sementara hanya sekitar 2 persen yang dijamin dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).