Bapak dari Paskibraka IKN Asal Jabar Sedih Lihat Anaknya Lepas Hijab

Tatang menuturkan, putrinya selama ini selalu mengenakan jilbab setiap beraktivitas di luar rumah termasuk di sekolah. Dia sendiri belum mengetahui secara jelas alasan anaknya mau melepas hijab saat dikukuhkan oleh presiden.

"Kurang tahu saya (melepas jilbab) karena Sofia tidak pernah mengobrol dengan saya, waktu pas lihat kecewa juga karena sudah biasa berjilbab," kata Tatang.

Meski begitu, Tatang meminta agar putrinya tetap mengenakan hijab saat pelaksanaan upacara pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus 2024 di IKN. Dia sangat memercayai anaknya dalam keteguhannya mengenakan hijab.

"Kami percaya dengan anak kami karena didikan agama, Sofia ngaji dan sholat lima waktu. Waktu berangkat ke sana (IKN) juga orangtua berpesan jangan lupa sholat," kata dia.

Sementara itu Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Sumedang, Rikky Bagus turut menyayangkan insiden paskibraka nasional di IKN yang mengharuskan melepas jilbab saat acara pengukuhan. Menurutnya, Sofia Sahla sejak sosialisasi kegiatan Paskibraka mengenakan jilbab.

"Saya bertemu Sofia pas sosialisasi sudah mengenakan hijab, seleksi menggunakan hijab dan pas berangkat menggunakan hijab," kata dia.

Sedangkan Ketua PPI Jabar, Fajar Arif Budiman mengecam adanya aturan pelepasan hijab ini. Apalagi ada satu delegasi dari Sumedang yang terdampak aturan ini.

"PPI Jabar mengecam dengan keras kepada panitia penyelenggara program pasukan pengibaran bendera pusaka atau paskibraka tingkat pusat tahun 2024," katanya.

"Sehubungan dengan apa yang terjadi pada acara pengukuhan paskibraka tingkat pusat tahun 2024, seluruh anggota paskibraka putri tidak ada yang mengenakan jilbab atau hijab," ujarnya.

PPI menilai aturan pelepasan hijab itu sudah melanggar nilai-nilai Pancasila khususnya sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, dan melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan mencederai perasaan umat muslim di Indonesia.

"Ironinya pelanggaran tersebut terjadi di dalam kegiatan paskibraka tingkat pusat tahun 2024, yang pelaksanaannya di bawah naungan badan ideologi Pancasila, yang salah satu programnya menyiapkan kader calon pemimpin bangsa yang berpancasila," kata dia.

Oleh karena itu, PPI Jabar menuntut tiga poin atas peristiwa pelepasan hijab bagi anggota Paskibraka:

1. Permohonan maaf secara terbuka dari pihak BPIP kepada masyarakat Indonesia.

2. Pernyataan BPIP menjamin bahwa pelaksanaan pengibaran dan penurunan duplikat bendera pusaka pada peringatan HUT ke-79 RI anggota paskibraka putri menggunakan hijab atau tetap menggunakan hijab.

3. Memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan evaluasi menyeluruh kepada penyelenggara program paskibraka tingkat pusat tahun 2024 dan mengusut tuntas terjadinya pelepasan hijab anggota paskibraka putri pada saat pengukuhan lalu.