Bangun Sirkuit MotoGP di Majalengka, Bupati Bakal Temui Ridwan Kamil

Majalengka, IDN Times – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana akan membangun sirkuit balap motor bertaraf internasional di Kabupaten Majalengka. Rencananya sirkuit balap MotoGP itu akan dibangun di kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat mengumumkan rencana pembangunan sirkuit MotoGP disela menerima kunjungan pembalap Marc Marquez di Gedung Sate beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal itu, Bupati Majalengka Karna Sobahi membenarkan rencana yang diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun, kata Karna, Pemkab Majalengka belum mengetahui teknis lanjutan yang akan dilakukan.
Menurut dia, Pemkab Majalengka akan segera berkoordinasi bersama gubernur untuk membahas RPJMD Provinsi Jawa Barat.
"Pak gubernur kebiasaannya begitu. Kalau ada apa-apa langsung posting. Tapi, saya akan berkordinasi dengan pak gubernur Kamis besok," kata Karna, Rabu(20/2).
1. Sudah sediakan lahan seluas 200 hektare untuk sirkuit
Karna menyebutkan, pembangunan sirkuit motoGP itu rencananya akan dibangun diatas lahan seluas 200 hektare di kawasan Bandara BIJB Kertajati, Kabupaten Majalengka. Pembangunan itu akan melibatkan investor yang sudah tertarik untuk bekerja sama.
2. Investor asal Spanyol sudah lirik lokasi sirkuit

Menurutnya, beberapa waktu lalu memang sempat ada kabar tawaran dari investor Spanyol yang akan membangun di lahan hak guna usaha (HGU) Pabrik Gula Jatitujuh.
“Ada, ada kemarin (Kadispora) sudah menugaskan kabidnya pergi ke Cirebon untuk membahas hal itu, dan Kamis besok saya akan ke Bandung untuk membahas ini,” ujar Karna.
Pada prinsipnya, kata Karna, setiap investor baik dari dalam maupun luar negeri yang ingin membuka usaha tujuannya akan memberikan dampak positif, dampak pemberdayaan kepada masyarakat, pemkab akan terbuka. “Kita tidak akan menutup diri,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, sejumlah pemodal asing asal Spayol tertarik untuk bangun sirkuit balap setara arena MotoGP di area perkebunan tebu milik Perum Perhutani, Majalengka. Bahkan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah menawarkan investor asal Yaman untuk pengembangan di kawasan sirkuit tersebut.
Lahan tersebut, kabarnya memiliki sekitar 6 ribu hektare lahan di mana di kawasan itu berdiri pula pabrik gula PT PG Rajawali II. Lebih jauh rencana mengenai sirkuit ini sudah dibahas di Jakarta, pada pekan lalu. Pada pertemuan itu hadir pula pengelola pabrik tebu dan calon investor.
3. DPRD Jawa Barat belum tahu rencana tersebut

Ketua DPRD provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi mengaku, belum mengetahui detail terkait rencana ada investor dari Spanyol yang akan membuat sirkuit MotoGP di Majalengka.
Menurut Ineu pihaknya dalam beberapa pekan terakhir masih konsentrasi kepada pembahasan dan pelaksanaan APBD 2019. Jadi belum sempat membahas rencana tersebut.
"Belum ada laporan terkait hal itu, kita masih fokus ke APBD, dan sekarang disambung agenda lain. Mungkin setelah ini kita akan tinjau," tandasnya.
Ineu mengaku, DPRD provinsi belum bisa memutuskan apakah legislatif mendukung atau tidaknya program tersebut. "Nanti lah, doakan saja jika memang itu kebaikan buat masyarakat kita dukung. Tapi ya itu tadi, kita belum Nerima laporan detailnya," ujar Ibu dua orang anak ini.
4. Warga mendukung, selama bisa menyerap tenaga kerja
Sementara itu, menurut warga Desa Sumber Kulon, Kecamatan Jatitujuh, Casman mengatakan, sebagai karyawan PG Jatiujuh, dirinya sempat mendengar informasi tersebut. Namun, dia tidak tahu secara pasti nama perusahaan asing yang berminat menanamkan investasinya untuk membangun sirkuit kelas dunia tersebut.
"Sempat mendengar, tapi kita tidak tahu persis. Begitupun dengan lokasinya, namun hal itu sangat mungkin mengingat kondisi PG Jatiujuh yang sudah mulai mengurangi produksi," kata dia.
Lebih lanjut, Casman mengatakan, kalau terealisasi dengan adanya sirkuit setara MotoGP, nantinya akan digelar event balap motor berkelas internasional. Acara tingkat internasional itu harus bisa menjadi pintu masuk pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
"Harus ada efeknya seperti penyerapan tenaga kerja, mengingat dengan tidak adanya PG maka akan berimbas pada banyaknya pengangguran," ungkap dia.