ASN Lingkungan Pemprov Jabar Bakal WFH Penuh Selama 2026

01 Jan 2026, 17:20 WIB

Azzis Zulkhairil

Gedung Sate (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya sih...

Pemprov Jabar akan menerapkan skema WFH penuh di tahun 2026 sebagai tindaklanjut efisiensi anggaran
Uji coba WFH dilakukan selama dua bulan, dengan skema ASN dan pegawai menjalani WFH setiap hari Kamis serta metode 50-50
Kedua skema tersebut masih dalam kajian untuk diterapkan di 2026, dengan kemungkinan pengumuman aturan tetap pekan depan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan menerapkan skema work from home (WFH) penuh di tahun ini. Hal tersebut dilakukan sebagai tindaklanjut dari efisiensi anggaran yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Gubernur Dedi Mulyadi.

Diketahui, Pemprov Jabar sudah melakukan uji coba WFH selama dua bulan di November dan Desember 2025. Pada bulan November skema yang diterapkan yaitu ASN dan pegawai menjalani WFH setiap hari Kamis. Sementara, pada Desember 50 pegawai bekerja secara WFH, dan 50 lagi bekerja di kantor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi kedua metode tersebut cukup efektif. Namun, nantinya tetap akan dipilih salah satu untuk diterapkan di 2026 ini.

"Keduanya berdasarkan penilaian berjalan efektif. Namun, nantinya akan ditentukan mekanisme WFH yang akan diterapkan oleh pak Gubernur," ujar Herman, Kamis (1/12/2025).

1. Seluruh metode berpeluang dijadikan satu

Ilustrasi ASN di Indonesia. (IDN Times/Aditya Pratama)

Saat ini tidak menutup kemungkinan juga kedua skema ini akan dielaborasi baik WFH setiap hari tertentu juga metode 50-50. Namun, kata dia, Pemprov Jabar sampai saat ini masih mengkaji kedua skema tersebut.

"Nah, kami sedang finalisasi ini kemungkinan kami akan elaborasi dua pendekatan ini. Antara satu hari penuh dengan 50-50. Nanti seperti apa persisnya tunggu yang jelas yang terbaik untuk kinerja," katanya.

Menurutnya, kajian ini harus dilakukan secara matang dan teliti, karena berkaitan dengan kinerja dari ASN di masing-masing dinas. Sehingga, sampai saat ini belum ada keputusan pasti.

"Efisiensi dilakukan tanpa mengurangi efektivitas, tanpa mengurangi kinerja Pemda. Hanya syarat kerjanya yang kita sesuaikan agar berdampak terhadap efektivitas," kata Herman.

2. WFH dilakukan untuk efisiensi anggaran

ilustrasi ASN (sscasn.bkn.go.id)

Pemprov Jabar dipastikan akan melakukan efisiensi secara maksimal pada tahun 2026 ini, Gubernur Dedi Mulyadi pun meminta semua sektor yang bisa di efisiensi harus dilakukan, termasuk WFH yang bisa mengurangi beban operasional kantor.

"Pak Gubernur sudah memberikan arahan ya, efisiensinya harus habis-habisan. Tetapi kinerjanya tetap terjaga dan kemungkinan kombinasi diantara dua," ujarnya.

3. Pekan depan kemungkinan sudah mulai diterapkan

Ilustrasi ASN (IDN Times/Ervan)

Dengan begitu, Herman menyampaikan, besar kemungkinan WFH akan berlaku dalam beberapa hari ke depan. Skema yang akan dipilih juga nantinya segera diumumkan pekan depan dan dijadikan aturan tetap.

"Kemungkinan dua hari, nanti kita lihat apakah kemungkinan hari WFH ditambah kemudian dikombinasi dengan 50-50? Saya kira kan keren banget. Tunggu aja nanti," kata Herman.