Asep Resmi Jadi Bupati Bekasi, Segera Urusi SILPA hingga Sekolah Rusak

Dedi meminta Asep segera menata Kabupaten Bekasi karena masih banyak persoalan lingkungan dan tata ruang yang perlu dibenahi.

"Terus segera ditata, karena selama ini Bekasi itu sungai-sungainya pada keruh, rumputnya pada tinggi, terus kemudian sampahnya bertebaran di mana-mana. Tata ruangnya tidak beraturan," kata Dedi.

Menurut Dedi, Pemprov Jabar saat ini tengah melakukan perubahan tata ruang agar pengelolaan wilayah Kabupaten Bekasi lebih selaras. Ia juga meminta tidak ada disparitas antara kawasan yang dikelola pemerintah dan swasta.

"Sehingga tidak boleh ada disparitas antara kawasan yang dikelola oleh swasta dan dikelola oleh pemerintah," ujarnya.

Dedi menegaskan kawasan yang dikelola pihak swasta harus tertib dan rapi. Hal serupa juga harus diterapkan pada wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Yang dikelola swasta harus tertib, rapi, tertata dan yang dikelola oleh pemerintah tidak boleh lagi ada yang berantakan," tegasnya.

Selain persoalan lingkungan, Dedi menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bekasi. Ia menyebut masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan. Sementara pelayanan puskesmas juga dinilai belum optimal.

"Yang kedua, Bekasi itu kelemahannya adalah pendidikannya, sekolahnya banyak yang rusak. Layanan puskesmasnya kurang optimal," kata Dedi.

Karena itu, ia meminta anggaran puskesmas diberikan secara cukup. Rumah sakit juga harus ditata dan sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten harus diperbaiki.

"Yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten, SD dan SMP, serta TK, itu harus," ujarnya.

Dedi menilai persoalan tersebut sebenarnya dapat segera ditangani karena Kabupaten Bekasi memiliki anggaran yang besar. Namun, ia justru menyoroti masih adanya sisa anggaran atau SILPA yang mencapai Rp1 triliun hingga Rp2 triliun setiap tahun.

"Dan itu berbanding ironinya adalah duitnya selalu nyisa. Jadi satu tahun itu rata-rata silvanya itu 1 sampai 2 triliun," katanya.

Menurut Dedi, kondisi tersebut menjadi ironi karena masih banyak infrastruktur yang harus dibangun, sementara anggaran yang tersedia tidak terserap secara maksimal.

"Nah ini yang saya tekankan enggak boleh lagi ada silva. Sekarang mungkin enggak bisa karena sudah mepet. Sekarang aja dia masih 1 triliun," ujarnya.

Dedi mengatakan anggaran dalam RAPBD perubahan Kabupaten Bekasi sudah mengalami peningkatan. Anggaran infrastrukturnya kini disebut lebih dari 7 persen.

"Sudah ada perubahan dan saya selalu memonitor perubahannya dan melakukan langkah-langkah penanganan secara cepat," katanya.

Dedi juga mengingatkan Asep agar tidak takut menghadapi tekanan dalam menjalankan pemerintahan. Ia tak ingin ada lagi kepala daerah di Jawa Barat yang terjerat kasus korupsi.

"Ya, kan gini, tahulah kalau di daerah itu kan seringkali orang membagi kegiatan-kegiatan proyek pemerintah itu karena tekanan," kata Dedi.

Ia meminta Asep menjalankan pemerintahan berdasarkan aturan dan mengutamakan efisiensi serta kualitas.

Pergantian kepemimpinan di Kabupaten Bekasi bermula dari kasus korupsi yang menjerat Ade Kuswara Kunang. KPK menetapkan Ade sebagai tersangka dalam perkara korupsi ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Desember 2025 bersama ayahnya, HM Kunang.

Asep yang saat itu menjabat sebagai wakil bupati kemudian ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi.

Dalam persidangan, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menjatuhkan vonis enam tahun penjara kepada Ade pada 14 September 2026. Ia juga dijatuhi denda Rp300 juta.

Sebelum terseret kasus hukum, Ade dan Asep merupakan pasangan kepala daerah hasil Pilkada Kabupaten Bekasi 2024. Keduanya memperoleh 666.494 suara atau 45,68 persen dan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025–2030.

Setelah proses pemberhentian Ade, DPRD Kabupaten Bekasi menggelar rapat paripurna pada 16 Oktober 2026 untuk mengumumkan pengusulan Asep sebagai bupati definitif guna melanjutkan sisa masa jabatan.

Kemendagri kemudian menerbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Asep pada 19 Oktober 2026.

Asep bukan sosok baru dalam politik Kabupaten Bekasi. Sebelum menjadi wakil bupati, ia merupakan anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Golkar periode 2019–2024. Ia juga pernah dipercaya menjadi Ketua Fraksi Golkar di DPRD.

Perjalanan politik Asep berlanjut pada Pilkada Kabupaten Bekasi 2024. Ia meninggalkan Golkar dan bergabung dengan Partai Buruh sebelum maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Ade Kuswara Kunang yang diusung PDI Perjuangan.

Pasangan tersebut kemudian ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Bekasi.

Asep juga merupakan adik kandung Eka Supria Atmaja, mantan Bupati Bekasi yang menjabat pada 2019–2021. Eka sebelumnya melanjutkan kepemimpinan daerah setelah bupati sebelumnya tersangkut perkara korupsi.

Sebelum terjun ke dunia politik, Asep menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Trisakti dan berprofesi sebagai dokter.