Pendapatan APBD 2021 Pemprov Jabar Berkurang Rp5,83 Triliun
_600x400.jpg)
(IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2021.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, KUA-PPAS akan menjadi dasar untuk penyusunan APBD perubahan tahun 2021. Penyusunan kali ini hampir sama dengan kondisi tahun sebelumnya yaitu dilakukan di tengah pandemi COVID-19.
"Sehingga target-target yang disusun harus disesuaikan dengan dampak pandemi COVID-19," ujar Emil melalui siaran pers dikutip IDN Times, Jumat (24/9/2021).
Selain itu ada juga kebijakan Pemerintah Pusat terkait penggunaan besaran alokasi pendapatan transfer pusat, gelombang kedua COVID-19, pemberlakuan PPKM di Jawa-Bali, serta saldo anggaran tahun lalu yang digunakan untuk tahun berjalan yang mendorong penyesuaian.
1. Ada 7 faktor yang mendasari perubahan APBD
Ilustrasi virus corona (IDN Times/Arief Rahmat)Selama pandemik COVID-19, Pemprov Jabar sudah dua kali menggeser anggaran 2021 yang dituangkan dalam dua peraturan gubernur tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021. Ada tujuh faktor yang mendasari penyusunan perubahan KUA-PPAS 2021, yakni perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA karena tidak tercapainya proyeksi pendapatan asli daerah (PAD).
Kemudian, penyesuaian pada beberapa hal yakni indikator makro ekonomi, sasaran dan indikator kinerja, program dan kegiatan, kegiatan serta besaran anggaran yang sesuai dengan PMK terkait dana transfer pusat.
Lalu pergeseran penghapusan penambahan akibat refocusing dan realokasi anggaran. Penambahan alokasi anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan COVID-19, serta pemanfaatan sisa lebih anggaran berdasarkan audit laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
"Kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2021 masih melanjutkan beberapa kebijakan yang dilaksanakan pada APBD murni," katanya.
2. Berikut perubahan anggaran dalam APBD Pemprov Jabar 2021
Ilustrasi Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat (IDN Times/Debbie Sutrisno)Pendapatan Daerah
Rp41,47 T jadi Rp36,09 T (berkurang Rp5,38 T atau 12,98 persen)
Belanja Daerah
Rp44,62 T jadi Rp39,04 T (berkurang Rp 5,22 T atau 11,69 persen)
Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rp3,24 T jadi Rp3,41 T (bertambah Rp165,66 miliar atau 5,11 persen)
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Rp100 M (tetap)
Volume APBD
Rp44,62 T jadi Rp39,04 T (berkurang Rp5,22 T atau 11,69 persen)
3. Pendidikan dan kesehatan tetap jadi prioritas
Ilustrasi Pendidikan (IDN Times/Arief Rahmat)Emil memastikan program pendidikan dan kesehatan akan terus didorong dalam rancangan APBD Perubahan 2021 yang saat inI sedang dibahas dengan DPRD. Dalam pemangkasan anggaran, ada sektor belanja yang harus dihilangkan seperti seperti belanja operasional, di mana di dalamnya meliputi belanja perjalanan dinas, belanja makanan dan minuman, paket rapat, belanja alat/bahan kegiatan kantor, belanja sewa, dan lain-lain, efisiensi belanja insentif pemungutan pajak daerah, serta rasionalisasi belanja hibah.
Kemudian belanja modal juga dipotong. Adapun belanja ini berasal dari efisiensi paket pekerjaan yang bisa ditunda untuk tahun berikutnya, dan atau diperkirakan sampai dengan akhir tahun tidak selesai dilaksanakan, serta belanja modal pendukung kegiatan.
Belanja transfer juga ikut dikurangi yang meliputi penyesuaian belanja bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota sebagai dampak penurunan target pendapatan pajak daerah, dan juga efisiensi belanja bantuan keuangan.
Sedangkan Belanja Tidak Terduga (BTT) ditingkatkan. Peningkatan ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan COVIF-19 dan dampaknya, pelaksanaan PPKM, antisipasi bencana banjir dan kekeringan, kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan, serta kebutuhan darurat dan mendesak lainnya.
"Sehingga kita mengurangi banyak perjalanan dinas, mengurangi makan minum, mengurangi proyek yang mungkin kita anggap bisa kita geser. Ini situasi dan realitas yang kita hadapi, sehingga banyak program pembangunan yang terkendala. Seperti bansos kita kurangi mungkin ada yang sudah ekspektasi seperti apa jadi kita memang sedang prihatin," papar Emil.
4. Insentif untuk sektor terdampak pandemik akan diberikan
Ilustrasi insentif (IDN Times/Arief Rahmat)Beberapa insentif untuk sektor-sektor yang masih terdampak akan diberikan. Seperti misalnya insentif UMKM hingga sektor pariwisata yang hingga saat ini masih tertekan pandemi.
Sementara itu, dari sisi industri ekonomi Jawa Barat masih tumbuh bagus. Secara makro, ekonomi Jabar juga tumbuh 6,13 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Tapi secara umum ekonomi makro kita kan lagi bagus di angka 6,13 persen walaupun setelah dibedah ekonomi kita itu bagusnya di skala makronya. Industri terutama yang ekspor. Tapi kalau sektor ril, UMKM, pariwisata masih juga banyak kendala-kendala yang terus akan kita berikan insentif," jelasnya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Targetkan 1.000 Petani Milennial Berhasil pada 2022
