Pemerintah Pastikan Belum Ada Pembatasan BBM Bersubsidi
Ilustrasi BBM Pertalite. (Dok. Pertamina)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah memastikan belum berencana melakukan pembatasan pembelian untuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khususnya pertalite. Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengatakan, hingga sekarang pemerintah belum ada rencana tersebut termasuk dalam merevisi peraturan presiden (perpres).
"Intinya kami perlu memastikan para penggunanya itu masyarakat memang membutuhkan karena pertalite itu BBM bersubsidi," kata Pahala ditemui di Bandung, Minggu (4/12/2022).
1. Rencana untuk mengeluarkan PP atau pepres baru masih wacana
Program pemasangan stiker bertulisan 'Stiker BBM Bersubsidi' pada kendaraan bermotor di Provinsi Aceh (IDN Times/Istimewa)Dia menegaskan, dalam waktu dekat pemerintah tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) atau Perpres terkait dengan pemakaian BBM bersubsidi oleh masyarakat.
Dengan demikian pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk kriteria kendaraan dengan cubicle centimeter (cc) tertentu pun belum ada.
"Pertimbangannya kami harus melihat, me-review, memastikan bagaimana pengaruh seperti kenaikan dari pada harga BBM.
"Penyesuaian BBM sampai sekarang belum. Kami belum ada rencana, bukan berarti gak kan yah. Tapi kita belum ada rencana ke sana " kata dia.
2. Pembatasan kendaraan yang pakai BBM subsidi tergantung Presiden
Presiden Jokowi dalam acara G20 Indonesia 2022 di Bali pada Selasa (15/11/2022). (youtube.com/Sekretariat Presiden)Pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi tak kunjung dilakukan oleh pemerintah. Padahal, kuota Pertalite dan Solar terancam ludes sebelum waktunya karena meningkatnya konsumsi BBM subsidi tersebut.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati mengatakan diberlakukannya pembatasan pembelian BBM subsidi akan diputuskan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Itu nanti Presiden yang memutuskan," kata Erika saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/9/2022) kemarin.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya tetap mengusulkan agar dilakukan pembatasan pembelian Pertalite dan Solar.
"Kalau dari kami tetap usulkan tapi nanti Presiden yang akan memutuskan," ujarnya.
3. Pengendalian harus dilakukan meski harga BBM sudah dinaikkan
Ilustrasi SPBU, Pertamax, Pertalite (IDN Times/Shemi)Diketahui bahwa per 3 September 2022, pemerintah menaikkan harga Pertalite, Pertamax dan Solar. Menurut Erika, kenaikan harga dan pengendalian konsumsi adalah dua hal yang berbeda. Jadi pengendalian tetap harus dilakukan.
"Kalau harga dengan pengendalian kan dua hal yang berbeda, pengedalian tetap harus dilakukan," ujarnya.
Dia tak dapat memastikan apakah pengendalian konsumsi BBM subsidi akan diterapkan pada tahun ini. Sebab, sekali lagi keputusannya tergantung Presiden Jokowi.
