Masuk Zona Hijau, Tak Semua Sekolah di Sukabumi Bisa Tatap Muka
Dok.Humas Jabar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pemerinta Provinsi Jawa Barat tidak akan gegabah dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka untuk SMA/SMK di Kota Sukabumi yang telah dinyatakan zona hijau COVID-19. Kehatian-hatian diperlukan untuk meminimalisasi risiko penularan virus di sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi menuturkan, dia sudah meninjau secara langsung kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka langsung di SMAN 4. Sukabumi. Dia memastikan Sukabumi akan menjadi daerah percontohan ketika ada daerah lain yang berhasil masuk zona hijau sehingga sekolah bisa buka di era normal baru.
Meski demikian, KBM tatap muka tidak dilakukan di semua sekolah melainkan hanya di sekolah yang memang sudah siap dengan protokol kesehatan serta sarana dan prasarana. Kemudian sekolah yang diizinkan menggelar KBM di kelas hanya yang mayoritas muridnya memang berasal dari Kota Sukabumi.
"Jika sekolahnya ternyata sebagian besar dari luar Kota Sukabumi, misalnya Kabupaten Sukabumi yang masih zona biru, maka tetap tidak diizinkan," ujar Dedi melalui siaran pers, Sabtu (4/7).
1. Masih ada sekolah yang belum siap lakukan KMB tatap muka
Dok.Humas JabarBerdasarkan tinjauannya, dari total 39 SMA dan SMK yang terdiri dari 9 berstatus Sekolah Negeri dan 30 Sekolah Swasta tidak semua akan memulai KBM di sekolah. Dedi akan melakukan rapat terlebih dahulu dengan gugus tugas di Kota Sukabumi agar ada pengecekan kesiapan sekolah sebelum dibuka.
Secara teknis akan ada pembagian waktu KBM di sekolah untuk tetap menjaga jarak. Pembelajaran diatur sedemian rupa sehingga hanya ada 18 orang per kelas serta diberlakukan pembagian jadwal per Pekan
"Misalnya minggu ini kelas X, minggu selanjutnya kelas XI, kemudian kelas XII," ujarnya.
2. Pengecekan sekolah di cek seluruhnya pekan ini
Dok.Humas JabarDisdik Provinsi Jabar melalui Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V telah menyiapkan Tim Satgas Pembukaan Sekolah untuk engawasi pelaksanaan KBM di sekolah. Satgas diisi para pengawas sekolah.
"Kami akan melakukan pengecekan berkali-kali karena kami sangat memperhitungkan risikonya. Semua instrumen check list-nya sudah kami siapkan dan akan dilakukan oleh pengawas," kata Kepala Kacadisdikwil V Nonong Winarni.
Dalam bekerja, Satgas dibantu aparat dari Dinas Pendidikan Kota Sukabumi. Saat ini Satgas dan Disdik Kota Sukabumi masih berkoordinasi untuk menetapkan sekolah mana saja yang akan memulai pembelajaran di sekolah.
"Pekan ini kita cek semuanya," tambah Nonong.
3. Sekolah tidak dipaksa buka jika memang tak memungkinkan
unsplashSementara itu, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menegaskan, sekolah yang bisa memulai pembelajaran di sekolah hanya sekolah yang dapat memenuhi protokol kesehatan. "Istilahnya 'dapat', bukan 'harus'," tegasnya.
Saat ini antara Disdik Jabar dan Disdik Kota Sukabumi masih membahas teknis persiapan pembukaan sekolah di Kota Sukabumi. "Nanti akan ada hasilnya berapa sekolah yang dibuka," pungkasnya.
4. Sukabumi daerah pertama yang masuk zona hijau di Jabar
Pexels.com/cottonbroSebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebut baru Kota Sukabumi yang berhasil mendapat penilaian bagus untuk kemudian membuat level mereka berada di zona hijau.
Sementara itu, ada 10 daerah Zona Biru (level 2), dan 16 daerah Zona Kuning (Level 3). Adapun delapan daerah yang turun dari zona biru ke zona kuning adalah Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Cirebon, Pangandaran, Subang, Kota Cimahi, dan Kota Cirebon. Delapan daerah lain yang berada di zona kuning, yakni Kabupaten Bekasi, Bogor, Garut, Indramayu, Karawang, Kota Bekasi, Bogor dan Depok.
Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar memberi rapor kinerja gugus tugas kabupaten/kota dalam penanganan COVID-19. Tujuannya memotivasi gugus tugas kabupaten/kota untuk meningkatkan kinerja.
Menurut Kang Emil, kinerja gugus tugas kabupaten/kota amat krusial dalam penanganan COVID-19. Pun demikian dengan koordinasi gugus tugas kabupaten/kota dengan provinsi.
"Kami melakukan rapor pada kabupaten/kota soal kinerja gugus tugas. Jadi, jangan hanya dilihat berapa kasus positifnya, naik turunnya ODP-PDP, dan sebagainya, tapi juga kinerja tim karena kami ingin jadi provinsi yang sangat kompak, baik gugus tugas provinsi maupun kabupaten/kota," kata Emil.
