Ramai Usulan Provinsi Sunda, Paguyuban Pasundan Tawarkan Opsi Lain
Gubenur Jabar Ridwan Kamil (Dok.Humas Jabar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Paguyuban Pasundan turut memberikan respons mengenai munculnya Maklumat Sunda yang berisi tuntutan agar Provinsi Jabar menjadi Provinsi Sunda oleh Gerakan Pilih Sunda (Gerpis) dan Lembaga Adat Karatwan Galuh Pakuan.
Didi Turmudzi, Ketua Umum Paguyuban Pasundan mengatakan, dalam maklumat itu juga terdapat wacana bahwa DKI Jakarta, Banten dan Jabar akan digabungkan untuk menjadi Provinsi Sunda Raya. Menurutnya, hal itu masih belum tepat.
"Aspirasi masyarakat di tatar Sunda yang riil dan rasional sesungguhnya bukan meminta otonomi khusus Provinsi Sunda Raya melainkan meminta kepada Pemerintah Pusat untuk pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten," ujar Didi, Sabtu (5/2/2022).
1. Maklumat hanya usulan dari segelintir kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Sunda
Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, Prof. DR. H.M. Didi Turmudzi (IDN Times-Azzis Zulkhairil)Meski Maklumat Sunda itu sudah diserahkan pada Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Didi mengungkapkan, hal itu bukan diusulkan dari masyarakat secara keseluruhan, melainkan dari Gerpis dan Lembaga Adat Karatwan Galuh Pakuan.
"Maklumat Sunda yang disampaikan segelintir elemen masyarakat tak merepresentasikan aspirasi seluruh masyarakat Sunda," katanya.
2. Maklumat Sunda hanyalah romantika sejarah
Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, Prof. DR. H.M. Didi Turmudzi (IDN Times-Azzis Zulkhairil)Maklumat Sunda yang muncul ini, ditegaskan Didik, hanya dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan Sunda. Menurutnya, mereka tidak merepresentasi keseluruhan masyarakat sunda.
"Dalam orasi Maklumat Sunda, orasi tersebut hanya ilusi dan romantika sejarah yang tidak berdasar, karena dalam sejarah tidak ada yang namanya Sunda Raya," ucapnya.
3. Gubernur tidak setuju soal Provinsi Sunda Raya
https://situsbudaya.idSelain itu, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil alias Emil tak setuju atas usulan menggabungkan tiga provinsi. Ia bilang lebih menyetujui apabila dilakukan pemekaran wilayah di Jabar.
"Satu isu yang ada deklarasi usulan dari sebagian elemen yang mengatasnamakan ada nama sundanya yang tadi mengusulkan menggabungkan tiga provinsi dengan ini dinyatakan kami para inohong dan ketua ormas pimpinan, tidak menyetujui," ungkapnya.
4. Anggota DPR dari Jabar juga usul pemekaran
www.goodnewsfromindonesia.idSelain itu, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin pun tak sepakat dengan wacana penggabungan tiga provinsi, melainkan meminta pemekaran wilayah di Jabar. Menurutnya, kabupaten dan kota di Jabar dari yang semula berjumlah 27 kabupaten dan kota bertambah menjadi 44 kabupaten dan kota.
"Masyarakat Jabar itu bukan meminta otonomi khusus Sunda Raya yang terdiri dari tiga provinsi, Jabar kemudian Jakarta dan Banten, tidak bukan itu. Tapi meminta ada pemekaran, tambah 17 kabupaten kota menjadi nanti sekitar 44, itu idealnya seperti itu," kata dia.
Baca Juga: 11 Kata Watak Manusia dalam Bahasa Sunda, Bahasa asli Urang Sunda
Baca Juga: Ridwan Kamil Tak Setuju Provinsi Jawa Barat Diubah Jadi Provinsi Sunda
