Kesetaraan Gender di Jawa Barat Masih Belum Tercapai!
pinteres
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Kesetaraan gender di Jawa Barat masih belum tercapai. Masih ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang masih belum selesai, salah satunya soal peraturan daerah yang kini masih belum dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hal ini disampaikan langsung oleh peneliti Pusat Riset Gender dan Anak Unpad, Antik Bintari. Menurutnya, untuk mencapai kesetaraan gender yang maksimal harus ada peraturan daerah khusus untuk bisa melibatan banyak stakeholder.
Sebab persoalan gender menurutnya tidak hanya menjadi tugas satu dinas saja.
"Persolaan kesetaraan gender ini tidak hanya tigas satu dinas saja. Ini melibatkan multi-tanggung jawab. Artinya banyak OPD yang harus ikut menyelesaikan soal kesetaraan gender," ujar Antik, saat dihubungi, Sabtu (4/5/2024).
1. Banyak persoalan gender yang belum tuntas
pinteresAntik mengatakan, ada beberapa indikator yang bisa dilihat apakah kesetaraan gender sudah berjalan dengan maksimal atau belum di satu daerah, yaitu akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol. Menurutnya, empat itu sebagai tolak ukur di wilayah.
"Kita lihat data, misalnya angka rata-rata lambat sekolah perempuan itu jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki di Jawa Barat, berarti ada partisipasi berbeda-beda. Saya bilang ada empat, akses, partisipasi, manfaat dan kontrol. Jadi lihat satu daerah senjang atau tidak lihat dari empat itu," katanya.
Selain itu, angka pengeluaran perempuan di Jawa Barat per kapita jauh lebih rendah dari beberapa provinsi lain. Kemudian, keterlibatan perempuan dalam parlemen juga bisa menjadi sorotan.
"Di DPRD Provinsi Jabar itu juga baru mencapai 22,5 persen jadi belum sampai 30 persen," ucapnya.
Antik menuturkan, rendahnya literasi finansial terhadap perempuan juga memicu terjadinya kesenjangan gender. Dia mencontohkan, ada seorang perempuan memiliki UKM yang tidak mendapatkan kredit.
"Ketimpangan gender di Jabar belum tercapai dan masih jauh," katanya.
2. Harus ada Perda kesetaraan gender
GoogleBelum lagi soal kekerasan seksual. Antik mengatakan, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Anak dan Perempuan melalui program Simponi (Sistem Informasi Nasional), itu terdata di 2023, Jabar masuk provinsi kasus kekerasan perempuan terbanyak nasional dengan 2.355 kasus.
Kemudian berdasarkan data Komnas Perempuan pada 2023, Antik menuturkan, kasus femisida atau kejahatan karena kebencian jenis kelamin di tingkat provinsi Indonesia, Jabar peringkat kedua dari seluruh provinsi se-Indonesia.
"Jadi Jatim, Jabar, Jateng. Jadi bisa dibayangkan masih banyak PR," tuturnya.
Meski begitu, Antik memastikan Pemprov Jawa Barat pada dasarnya sudah memiliki komitmen melalui Peraturan Gubernur tentang gender. Hanya saja aturan tersebut berbeda dengan Perda, sehingga tidak ada partisipasi lebih dari organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
"Urgensi kesetaraan gender harus ada di Jabar ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang rencana pembangunan daerah itu disampaikan dan kalau bicara kesetaraan gender masuk strategi SDM berkualitas," katanya.
3. Pemerataan akan terjadi jika ada Perda Kesetaraan Gender
pinterestJika perda soal gender sudah ada, Antik memastikan, ketika Dinas Perhubungan memikirkan penganggaran untuk kendaraan yang responsif gender, maka harus membuat semua warga selamat, perempuan juga nyaman untuk berkendara.
"Selain itu, lansia bisa semakin dengan mudah, dan disabilitas juga dipermudah. Artinya kesetaraan gender ini tidak hanya urusan perempuan dan laki-laki," ucapnya.
Selain soal Dinas Perhubungan, contoh lainnya Dinas Pendidikan. Jika sudah memiliki Perda Kesetaraan Gender, menurutnya, akan ada upaya atau solusi terhadap perempuan yang putus sekolah.
"Semua akan bisa terintegrasi kalau ada aturan yang mengikatnya secara penuh yaitu Perda. Ini langkah sekaligus kunci untuk menangani ketimpangan gender," kata dia.
4. Kasus kesetaraan gender di Jabar belum turun sepenuhnya
PinterestSementara itu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada 2022, mencapai 0,490. Angka itu ternilai turun sebanyak 0,003 poin dibanding 2021.
Adapun untuk IKG tertinggi ada di Kabupaten Bogor, dengan angka 0,588. Sementara, untuk uang terendah ada di Kota Depok dengan 0,160.
Kemudian, dimensi reproduksi di Jawa Barat, proporsinya antara lain perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun ada sebanyak 0,200. Kemudian, usia 15-49 yang melahirkan tidak difasilitasi kesehatan ada 0,169.
Baca Juga: Maju Pilgub Jabar, Bima Arya: 'Jabar Hiji Jabar Dua Urang Oge Bisa!'
Baca Juga: Gerindra Berniat Pinang Dedi Mulyadi Maju Pilkada Jabar
