TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Rizal Ramli Kembali Kritik Kebijakan Jokowi Soal Impor hingga Utang

Janji pidato Jokowi 4 tahun lalu tidak sesuai kenyataan

IDN Times/Yogi Pasha

Bandung, IDN times - Politikus dan pakar ekonomi Rizal Ramli kembali mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo khususnya di bidang ekonomi. 

Menurut dia, kebijakan ekonomi di pemerintahan Presiden Jokowi tidak melindungi masyarakat bawah. Contohnya, mengenai persoalan kedaulatan pangan terkait import.

"Pak Jokowi kan kalau pidato empat tahun lalu bagus sekali. Kurangin impor ini, kurangin impor itu. Tapi, kenyataanya yang terjadi justru sebaliknya. Kebijakan impornya ugal-ugalan yang merugikan petani dan sebagainya. Sehingga terjadilah impor kita tinggi sekali," Kata Rizal disela pertemuan bersama sejumlah tokoh di Kota Bandung, Kamis(7/2) malam.

IDN Times/Yogi Pasha

1. Belum berikan dukungan untuk nomor urut 01 atau 02

Rizal yang datang sekitar pukul 21.00WIB di kawasan Jalan Malabar itu mengaku belum menentukan sikap politik untuk mendukung calon presiden (capres) nomor urut 01 atau 02. 

Menurut dia, dukungan akan diberikan setelah para capres mampu memberikan jawaban dan konsep perubahan lebih baik untuk Indonesia dalam lima tahun ke depan. Sebab, selama ini, kata dia, konsep yang muncul masih sangat sederhana.

"Jangan cepet-cepet dong kita mutusin. Karena kami ingin menunya (program capres) ini lebih baik untuk rakyat Indonesia. Jadi jangan cuma nawarin menu tahu-tempe, tapi menu yang lebih baguslah," ujar dia.

2. Beri waktu 2 bulan bagi para capres-cawapres untuk memberikan jawaban terbaik

IDN Times/Yogi Pasha

Rizal berharap, para capres-cawapres baik nomor urut 01 dan 02 bisa memberikan jawaban atau program kerja terbaiknya kepada masyarakat Indonesia sebelum masa pencoblosan pilpres pada 17 April 2019, mendatang.

"Jadi kedua calon presiden kita dorong untuk tawarin menu daging di meja makan, ikan, ayam, pake dessert. Kami minta calon calon presiden nawarin ini masih ada waktu dua bulan. Karena kita ingin lebih maju lebih hebat dari yang terjadi hari ini," ungkap dia.

Ia mencontohkan, salah satu konsep sederhana yang bisa ditawarkan adalah persoalan ekonomi. Siapa calon presiden yang mampu menawarkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dengan program terbaiknya tentu dukungan politik akan diberikan.

"Kalau hanya 5 persen doang mah enggak cukup. Kalau 8 persen maka upah buruh pasti naik, lapangan kerja jauh lebih banyak, negara lain dulu bisa di atas 10 persen. Kita juga harus bisa," kata dia.

3. Kalau hanya kerja saja, bangsa kita hanya jadi kuli

inuniku

Menurut Rizal, kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi selama ini hanya membuat masyarakat bawah, khususnya petani tetap merugi. Karena, kedaulatan pangan yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi tidak melindungi petani terutama di saat panen.

"Nah selama ini pak jokowi selalu pidato "Kerja, kerja, kerja". Kerja itu pengertiannya hanya fisik. Bangsa kita disuruh kerja, kerja, para petani sudah bekerja keras, tapi ketika panen impor gulanya kebanyakan, impor berasnya kebanyakan, impor bawang kebanyakan. Akibatnya petani merugi. Ingat kalau hanya kerja, kerja saja, bisa-bisa rakyat kita hanya jadi kuli doang," beber Rizal.

Menurut dia, hasil kerja keras para petani Indonesia selama ini hanya membuat negara lain untung besar karena mendapatkan jatah impor dari pemerintah. Padahal, petani Indonesia sudah berupaya bekerja keras untuk menghasilkan panen terbaik.

"Istilahnya Bung Karno, kita jangan jadi bangsa kuli di dunia. Karena ternyata begitu untungnya gede, yang diuntungkan itu petani di Vietnam dan Thailand karena beli beras dari sana. Beli garam dari petani di Australia. Rakyat disuruh kerja, tapi nilai tambahnya gak dapat banyak karena pemerintahnya doyan impor," tegas Rizal Ramli.

4. Pemerintahan Jokowi tidak sesuai janji

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Ekonom senior Rizal Ramli menilai petahana Jokowi tidak konsisten dalam merealisasikan Indonesia daulat pangan bebas dari Impor. Menurutnya, kondisi saat ini bertolak belakang atas apa yang dipidatokan Jokowi pada empat tahun lalu.

"Istilahnya tujuannya ke kanan supaya berdaulat pangan tapi kebijakannya impor  ugal-ugalan yang rugiin petani dan sebagainya sehingga terjadilah impor kita tinggi sekali," katanya.

Begitu juga dengan persoalan utang luar negeri yang terus memiliki bunga paling tinggi di Asia. Sehingga, kata dia, selama empat tahun ini, masyarakat Indonesia diperintahkan untuk bekerja untuk membayar bunga dengan bunga paling tinggi di Asia.

"Kita cuma disuruh kerja jadi kuli doang. Karena pemimpin tidak bekerja untuk mensejerahterakan kita, dia (pemerintah) mensejahterakan petani di Vietnam di Thailand, petani garam di Australia. Kita kepengen pemimpin yang bekerja buat kita dong, dengan cerdas dan dengan hati," tegas dia.

5. Pernah bertemu Jokowi dan Prabowo

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Ekonom senior dan mantan Menteri Bidang Kemaritiman ini mengaku telah bertemu dengan kedua capres yakni Jokowi dan Prabowo. Menurut dia, dari pertemuan kedua capres tersebut baru Prabowo Subianto yang memberikan jawaban menarik.

"Saya pernah ketemu dengan pak Prabowo. Saya pernah tanya Mas, seandainya mas menang bulan April, itu taipan taipan cartel pangan pasti akan ketemu mas sama tim mas nyebar uang triliunan, mas prabowo mau terima engga?"

Dia bilang, "Mas Rizal setelah saya enggak jadi tentara, saya jadi ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, kalau sampai saya terima uang itu sama saja saya nembak kaki saya sendiri,".

"Nah ini jawaban bagus," kata Rizal.

Sedangkan pertemuan dengan Jokowi, Rizal mengakul menanyakan mengenai apakah akan ada perubahan sistem kebijakan yang selama ini merugikan petani.

"Saya juga tanya ke pak Jokowi. Pak Jokowi bulan April nanti, mau ngubah gak sistem yang merugikan petani atau mau tetap mempertahankan sistem cartel pangan ini?"," ujar Rizal.

Menurut dia, atas pertanyaan itu, Jokowi belum menjawab pertanyaannya. Namun, Rizal akan tetap menunggu hingga jelang hari pencoblosan pada 17 April 2019, mendatang.

"Gak jawab sampai sekarang, masih ada waktu dua bulan lagi. Tapi kalau sampai waktu dua bulan ini enggak jawab, saya akan anjurkan kepada rakyat Indonesia untuk tidak memilih mas Jokowi, karena tidak akan ada perubahan," tegas dia.

Berita Terkini Lainnya