Hadapi Mutasi COVID-19 B117, Pemerintah Harus Uji Kualitas Vaksin
Daya ampuh vaksin jadi tolak ukur vaksinasi nasional
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Penyebaran virus corona atau COVID-19 di tanah air memasuki babak baru. Upaya memutus mata rantai penularan dengan vaksinasi dilakukan secara massif disertai dengan mutasi COVID-19 B117 yang disebut lebih ganas kini sudah masuk ke Indonesia melalui penularan terhadap WNI yang pulang ke tanah air beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menilai, kedatangan B117 ke Tanah Air harus menjadi peringatan keras bagi Satgas COVID-19. Ketegasan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dan daya ampuh vaksinasi juga perlu ditingkatkan.
"Memang ini mengkhawatirkan karena sebetulnya kita sudah menerapkan protokol masuknya warga yang ketat. Tetapi sudah bocor, masuknya warga dengan kasus B117 sangat mengherankan dan mengkhawatirkan. Kita harus perketat pengawasan perbatasan," ujar Farhan dalam keterangan tertulisnya yang diterima IDN Times, Selasa(16/3/2021).
1. Jutaan dosis vaksin COVID-19 sudah masuk di Indonesia
Farhan menyebutkan, beragamnya vaksin yang datang ke Indonesia harus diuji daya tahannya menangani mutasi B117. Jangan sampai, lanjut Farhan, vaksin yang diterima warga tidak menjadi antibody terhadap variant mutasi COVID-19.
Untuk diketahui, vaksin yang dibeli Indonesia untuk vaksinasi di antaranya vaksin Sinovac dengan rincian 3 juta dosis dalam bentuk jadi, 122 juta dosis dalam bentuk bulk, 100 juta dosis untuk opsional.
Kemudian vaksin Novavax dengan rincian 50 juta dosis vaksin dan 80 juta dosis untuk opsional. Lalu vaksin Covax/Gavi dengan 54 juta dosis vaksin dan 54 juta dosis untuk opsional. Kemudian vaksin AstraZeneca dengan 50 juta dosis vaksin dalam finalisasi dan 50 juta dosis vaksin untuk opsional. Dan vaksin Pfizer/BioNtech dengan 50 juta dosis vaksin dalam finalisasi dan 50 juta dosis untuk opsional.
"Efektifitas nya harus diuji betul, karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat. Kalau kepercayaan masyarakat runtuh, maka program vaksinasi Nasional, bisa gagal total," katanya.
Baca Juga: Komisi IX DPR: PSBB-PPKM Tak Efektif karena Kebijakan Setengah Hati