PSBB dan PPKM Tak Efektif, Komisi IX DPR: Kebijakan Setengah Hati

PSBB dan PPKM dinilai sebagai kebijakan setengah hati

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah mencari terobosan inovatif  untuk menekan angka kasus COVID-19. Sebab, secara gamblang pemerintah telah mengakui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali tidak efektif.

"Untuk apa kewenangan kebijakan dan dukungan anggaran yang luar biasa besar jika tidak ada perubahan kondisi yang terukur. Kewenangan eksekusi harus digunakan dengan benar dan sungguh-sungguh," katanya dalam keterangan pers, Senin, (1/2/2020).

1. Pemerintah diminta fokus pada penguatan sistem kesehatan

PSBB dan PPKM Tak Efektif, Komisi IX DPR: Kebijakan Setengah HatiANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Netty menilai kondisi pandemik COVID-19 di Indonesia saat ini karena pemerintah membagi hati untuk penguatan sistem kesehatan dan pemulihan ekonomi. Untuk itu, ia memberikan saran agar pemerintah melakukan karantina wilayah secara penuh. 

"Sudah saatnya pemerintah fokus pada penanganan kesehatan dan lakukan karantina wilayah secara penuh. Pemerintah harus berani ambil opsi ini dan bertanggung jawab atas risikonya," katanya.

Baca Juga: Mengenal COVID Tongue, Bercak di Lidah yang Jadi Gejala Baru COVID-19

2. PSBB dan PPKM dinilai sebagai kebijakan setengah hati

PSBB dan PPKM Tak Efektif, Komisi IX DPR: Kebijakan Setengah HatiIlustrasi tindak lanjut SatpolPP (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Menurut Netty PSBB dan PPKM adalah contoh dari kebijakan setengah hati. Sebab, kebijakan itu bertujuan untuk membatasi mobilitas penduduk, namun kerumunan massa tetap terjadi di banyak titik.

"Di pasar tradisional, antrean dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa menaati prokes,” katanya.

3. Kasus COVID-19 semakin melonjak dan ekonomi Indonesia tidak kunjung pulih

PSBB dan PPKM Tak Efektif, Komisi IX DPR: Kebijakan Setengah HatiAnggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher (IDN Times/PKS.id)

Hasilnya, lanjut Netty, kebijakan tersebut tidak bisa menekan laju penambahan kasus. Justru, kasus COVID-19 makin melonjak dan ekonomi tidak pulih. Sekali lagi ia menekankan bahwa pemerintah harus mengerahkan segenap upaya guna mencari formulasi kebijakan yang lebih efektif, yang memang cocok diterapkan di Indonesia

"Sampai saat ini angka kasus sudah  mencapai lebih dari 1 juta dengan positifity rate yang terus meningkat. Angka pertumbuhan ekonomi pun masih terpuruk," jelasnya.

Baca Juga: Satgas COVID-19: Testing COVID-19 di Indonesia Belum Merata

Topik:

  • Dwi Agustiar

Berita Terkini Lainnya