TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

DPR Minta Kemenhan Transparan Penggunaan Refocusing Anggaran COVID-19

Recofusing anggaran ini untuk renovasi sejumlah rumah sakit

instagram.com/farhanpenyiar

Bandung, IDN Times - DPR RI meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) transparan dalam penggunaan recofusing anggaran COVID-19. Khususnya penggunaan anggaran untuk renovasi 110 rumah sakit yang dilakukan Kemenhan di masa pandemi virus corona atau COVID-19. DPR menilai, renovasi yang bersumber APBN itu, tidak transparan.

Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi NasDem, Muhammad Farhan menilai, progres tersebut kurang transparan terhadap komisi 1 yang secara lembaga berkaitan dengan Kemenhan maupun TNI.

"Refocusing anggaran 2020 dari Kemenhan merupakan bagian upaya bersama menghadapi pandemik COVID-19 sejak Maret 2020. Namun memang kita di komisi 1 belum mendapatkan rincian program refocussing dari Kemenhan tersebut," ujar Farhan dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Rabu(3/3/2021).

1. DPR melihat belum ada progres pengerjaan renovasi

Ilustrasi. Sejumlah pekerja sedang membangun rumah sakit lapangan COVID-19 di kawasan Rumah Sakit Paru Dungus, Kabupaten Madiun. Dok.IDN Times/Istimewa

Farhan menuturkan, dari observasi ke lapangan, belum menunjukan progres pengerjaan renovasi. Farhan memastikan Komisi 1 mengawal penggunaan dana tersebut.

"Maka wajar jika ada pertanyaan transparansi penggunaan refocussing anggaran Kememhan untuk COVID-19," katanya.

"Akan menyoroti program hasil refocussing anggaran Kemenhan untuk COVID-19 yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Kota Bandung dan kota Cimahi. Nah, hingga saat ini saya belum melihat pelaksanaan program dalam rangka penanganan COVID-19 di Kota Bandung dan Cimahi yang menggunakan refocussing anggaran Kemenhan," tambahnya.

2. Renovasi rumah sakit untuk wilayah zona merah COVID-19

IDN Times/Galih Persiana

Farhan menekankan, renovasi tersebut dilaksanakan terhadap rumah sakit yang berada di zona tertinggi penyebaran COVID-19 seperti Bandung Raya dan Jabodetabek.

"Sewajarnya ada alokasi anggaran dalam proporsi besar ke zona merah, karena dengan kepadatan penduduk yang tinggi risiko penularan pun lebih besar. Dalam kerangka kerja dan fungsi pertahanan dan ketahanan bangsa, maka kemampuan kita menghadapi pandemik harus kuat dari hulu sampai hilir," katanya.

3. Kemenhan diminta transparansi pengelolaan anggaran

IDN Times / Irfan Fathurohman

Pihaknya meminta Kemenhan transparan dengan pengolaan anggaran untuk keterbukaan kepada publik. "Itu sebabnya perlu sekali Kemenhan berbagi informasi dan memberikan laporan yang lengkap sehingga bisa jadi bahan kami melakukan verifikasi di dapil masing - masing, mengenai peran Kemenhan dalam penanganan pandmeik COVID-19 di seluruh Indonesia," ujarnya.

Selain soal renovasi, Farhan juga meminta Kemenhan terbuka terkait langkah keikutsertaannya menangani pandemi pada program vaksinasi. "Skema vaksinasi berbeda dengan skema penyiapan faskes (termasuk RS) dalam lingkungan Kemenhan, maka selain melaporkan penggunaan refocusing anggaran, Kemenhan juga perlu memaparkan rencana dukungan kepada skema vaksinasi COVID-19, karena ini kerja besar bangsa Indonesia," tambahnya.

Berita Terkini Lainnya