Dedi Mulyadi: Sistem Zonasi PPDB di Indonesia Perlu Disempurnakan
Dedi siap sempurnakan regulasi PPDB setelah jadi Anggota DPR
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 ternyata masih belum sempurna. Sejumlah orang tua murid banyak mengeluhkan pola penerapan zonasi pada PPDB 2019. Bahkan, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat pun ikut menyoroti persoalan PPDB 2019 pada hari pertama, Senin(17/8).
Terkait hal tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi ikut angkat bicara mengenai persoalan PPDB 2019 yang banyak dikeluhkan para orang tua siswa. Bagaimana pandangan dari Ketua Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi mengenai PPDB ini?
1. PPDB harusnya berlaku merata bagi siswa
Dedi yang juga menjadi calon anggota DPR RI periode 2019-2024 ini menilai, sistem zonasi yang diberlakukan hari ini harusnya dipahami dari sisi aspek pemerataan kesempatan berpendidikan yang ujungnya adanya pemerataan distribusi akademis di seluruh wilayah.
“Tidak terjadi seperti yang terjadi selama ini, dimana orang yang memiliki kemampuan akademis dicetak oleh sekolah tertentu, yang memililki akses dan kemampuan finansial para peserta didik,” tuturnya di Bandung, Selasa (18/6/2019).