Dedi Mulyadi: Persoalan Kursi Kabinet Serahkan kepada Presiden Jokowi

2. Serahkan kepada Presiden Jokowi

Selain itu, terkait penentuan calon menteri, presiden tidak boleh dibatasi oleh apa pun. Misalnya, presiden berkehendak mengambil nama A, B, C, D. Dia mampu pada bidangnya, kemudian orang itu secara politik kebetulan punya afiliasi dengan partai A, ya tidak masalah jika presiden berkehendak.

Atau partai B, misalnya, menginginkan banyak nama untuk jadi menteri. Tapi secara kebetulan dari sisi personalitas dan postur, yang bersangkutan tidak begitu cukup mumpuni untuk bekerja pada bidang-bidang yang tersedia, ya jangan juga itu dipaksakan.

"Jadi semuanya diserahkan ke presiden tanpa harus membicarakan profesional dan partai politik," katanya.

3. Profesional belum tentu punya kemampuan

Menurut Dedi, di kalangan partai politik juga banyak orang-orang profesional. Sebaliknya, di kalangan profesional belum tentu juga dia punya kemampuan dan sesuai harapan.

"Intinya, prefesionalisme tidak diukur oleh partai politik atau bukan partai politik," tandas Dedi.

Dedi mengakui, koalisi partai sudah terbiasa mengajukan calon menteri. Tradisi itu sudah berlangsung cukup lama. Tapi tetap otoritasinya berada di presiden dan itu hak preogratifnya. Diterima atau ditolak ajuan itu adalah kewenangan presiden.

"Misalnya, ketika partai mengajukan nama-nama, tapi ternyata presiden mengajukan nama lain karena dianggap layak dan mumpuni, ya no problem," katanya.