Tolak Eksekusi Rumah Adat, Akur Sunda Wiwitan Gelar Aksi Halangi Jalan

2. Bukti surat mandat merawat aset adat dari leluhur

Djuwita mengatakan, surat pernyataan dari sesepuh Sunda Wiwitan itu memberikan mandat pengelolaan aset-aset leluhur kepada tokoh masyarakat. Termasuk mendirikan yayasan bersama kepada Yayasan Pendidikan Tri Mulya. Tujuannya, tidak lain untuk merawat dan menjaga peninggalan aset komunal.

Akan tetapi, pada 22 April 2022 Pengadilan Negeri Kuningan menerbitkan surat perintah pelaksanaan constatering dan sita eksekusi pada tanggal 18 Mei 2022.

“Ini yang kami beranggapan sangat merugikan masyarakat Adat Karuhun Sunda Wiwitan. Pengadilan melihat cara pandang dengan hukum waris, sementara kami tidak menganggap ini masalah waris, melainkan amanat leluhur,” ujarnya. 

Djuwita menganggap eksekusi Rumah Adat Mayasih diduga dimanipulasi pihak-pihak yang bekerja sama dengan pemohon eksekusi, Jaka Rumantaka, yang berusaha membelokkan sejarah Sunda Wiwitan. Masalahnya, Pengadilan Negeri Kuningan melihat masalah ini dengan cara pandang hukum waris, sementara masyarakat Akur Sunda Wiwitan tidak menganggap ini masalah waris, melainkan amanat leluhur.

“Karena kami berkomitmen melanjutkan hukum-hukum keadatan dan menjaga amanat wasiatnya, makanya kami menolak rencana eksekusi ini. Ini kedua kali dieksekusi dan gagal. Ada pihak yang ingin merampas tanah-tanah adat, membunuh hak-hak kebersamaan ruang hidup dan kebudayaan masyarakat adat,” katanya.

3. Menyerukan hak ruang hidup bagi masyarakat adat

Djuwita memandang, proses pengadilan hingga 11 kali putusan mengalami banyak kejanggalan sehingga membuat keputusan pengadilan memenangkan pihak pemohon eksekusi karena salah memahami objectum litis.

Dia menilai cara pandang Pengadilan Negeri Kuningan memahami objectum litis sebagai sangketa waris, padahal jelas bahwa objectum litis-nya adalah sengketa atas perbuatan melawan hukum (PMH) yang terjadi pada masyarakat hukum adat.

Masyarakat Sunda Wiwitan juga menyerukan agar negara memberikan hak ruang bagi masyarakat adat untuk menyelesaikan permasalahannya melalui ketentuan hukum adat. Termasuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum adat yang seharusnya juga dijamin dalam konstitusi.

“Kami bukan bicara tanpa dasar. Tapi untuk mempertahankan keutuhan martabat masyarakat adat, umumnya peradaban masyarakat Indonesia secara luas. Kami telah menempuh berbagai cara meneguhkan eksistensi masyarakat adat dalam bingkai NKRI,” kata Djuwita.