Mau Jadi Bupati Bandung Harus Siap Rp10 Miliar
Mahalnya politik membuat seorang pejabat cenderung korupsi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times – Mantan Wakil Bupati Kabupaten Bandung (2010-2015) Deden Rukman Rumaji blak-blakkan bahwa ia akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang. Ia berniat mencalonkan diri sebagai Bupati Bandung periode 2020-2025.
Masalahnya, mengambil atensi masyarakat Kabupaten Bandung tidaklah mudah. Daerah dengan segudang tempat pariwisata ini memiliki penduduk sebanyak 3,6 juta, hanya beda 1 juta penduduk ketimbang negara tetangga Singapura yang berpenduduk 4,6 juta jiwa.
“Jadi kalau saya berhasil, ini (elektabilitas) saya nyaris setingkat Perdana Menteri Singapura,” kata Deden, saat menjadi pembicara di diskusi KPK Panen Koruptor di Jabar yang digelar oleh Pusaka RMOL Jabar di Kedai Kongres, Kota Bandung, Senin (28/10) malam.
1. Ongkos mencapai Rp10 miliar
Untuk menjadi kepala daerah pascareformasi, kata Deden, memerlukan ongkos yang mahal. “Jujur, cost politik bisa mencapai Rp10 miliar, dan itu harus ada,” ujarnya, seperti perhitungan kasar sejumlah akademisi di Kota Bandung.
Fulus sebesar itu mesti dimiliki calon bupati untuk membiayai banyak hal, di antaranya membayar tim sukses dan administrasi seleksi.
Bagi Deden, Rp10 miliar bukanlah jumlah sedikit. Ia mengaku bisa saja menjual beberapa asetnya untuk mengongkosi niat menjadi kepala daerah. Tapi, Deden yakin jika hasil menjual aset tetap tak akan mampu menutupi kebutuhan Rp10 miliar.
“Bisa saja (saya) jual tanah dan lain-lain, tapi itu tetap enggak sampai Rp10 miliar,” tutur dia.
Baca Juga: Mengapa Kepala Daerah di Jawa Barat Paling Doyan Korupsi?
Baca Juga: Pejabat Jabar Rawan Korupsi, APBD untuk Parpol Dinilai Terlalu Kecil