Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat memastikan di daerahnya tidak ada desa fiktif seperti yang disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Justru, ada enam desa yang malah menghilang dan tidak masuk dalam pendataan. Ungkapan ini dinyatakan terkait dengan anggaran dana desa yang dianggap masuk ke desa fiktif.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan, sejak undang-undang mengenai dana desa diterbitkan, yaitu PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, belum pernah ada pemekaran desa baru. Saat ini jumlah desa di Jabar mencapai 5.312.
"Kita di Jabar sudah melakukan pendataan sebelum ada UU Desa. Dan sejak UU Desa ini disahkan, hingga sekarang belum ada lagi pemekaran desa di Jabar," kata Dedi ketika dihubungi, Selasa (12/11).
Karena tidak ada pemekaran, Dedi memastikan tidak ada yang namanya desa fiktif di Jabar yang dibuat untuk meraup dana desa dari pemerintah pusat.
1. Justru di Jabar ada desa yang menghilang
Dedi mengatakan, jumlah desa di Jabar bukannya bertambah justru berkurang dengan adanya pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang. Sebab, dari pembangunan ini terdapat enam desa yang harus dipindahkan dan akhirnya hilang. Sebelumnya jumlah desa di Sumedang mencapai 276, dan sekarang hanya ada 270.
"Ini juga menunjukan di Jabar ini tidak ada desa hantu, karena yang ada juga desa hilang," papar Dedi.
Terkait dengan anggaran dana desa di Jabar, tahun ini total dana yang masuk ke desa mencapai Rp5,7 triliun. Dana ini terbagi dalam tiga tahap, di mana saat ini mayoritas desa tengah mencairkan tahap ketiga. Masih ada desa yang belum bisa mendapat sisa dana karena laporan pertanggungjawaban pada pencarian tahap kedua belum rampung.
2. Dana desa bermanfaat untuk aktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat
ANTARA FOTO/Izaac Mulyawan Dedi menuturkan, dana desa selama ini dimanfaatkan untuk dua sektor, yaitu meningkatkan aktivitas perekonomian dan kualitas hidup masyarakat. Untuk aktivitas yang menunjang perekonomian, ada desa yang menggunakan dana ini membangun jalan pedesaan, pasar, kemudian pendanaan BUMdes, membangun embung, irigasi, hingga sarana olahraga.
Sedangkan guna meningkatkan kualitas hidup, masyarakat desa berupaya membangun penanggul tanah di daerah rawan longsor, penyediaan air bersih, membangun tempat MCK, Poliklinik Desa, perbaikan drainase, membangun PAUD, sampai Posyandu.
Dana desa, lanjut Dedi, setiap tahunnya kian memberikan dampak positif bagi kehidupan di pedesaan. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana pun terus ditingkatkan.
"Kita terus membangun Polindes dan MCK yang memang dibutuhkan warga. Tahun ini saja target membangun MCK mencapai 596 unit," paparnya.
3. Mulai merambah pada pembangunan infrastruktur lain
IDN Times/Irma Yudistirani Dengan anggaran yang terus meningkat, masyarakat desa pun kian masif melakukan pembangunan infrastruktur yang bisa menunjang aktivitas keseharian, termasuk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa tersebut.
Ada beberapa desa yang melakukan kegiatan tambahan dari dana desa guna meningkatkan perekonomian, misalnya dengan mengajukan pembangunan listrik, tempat pembuangan sampah, sampai tempat penjemuran padi.
"Nah, sekarang ini semakin banyak meningkat ke pembangunan wisata desa," ujarnya.
4. Pemprov Jabar juga menyediakan anggaran untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa
Dedi mengatakan, selama ini pemerintah provinsi juga menyediakan anggaran untuk pembangunan desa. Angka ketimpangan kesejahteraan di desa dan kota yang cukup tinggi harus dipersempit dengan pembangunan di desa yang lebih masif.
Di era digital sekarang, Pemprov Jabar berupaya membangun ketersediaan nirkabel (wireless) yang menjangkau hingga ke pedesaan. Harapannya masyarakat desa pun bisa mendapat banyak informasi melalui internet.
"Tahun ini juga seluruh desa menerima bantuan keuangan yang ada untuk aparatur, ada juga untuk bangun infrastruktur," papar Dedi.
Pada 2019, setiap desa di Jabar mendapat kucuran dana Rp127 juta. Pemanfaatannya ada untuk membangun jalan di sekitar lingkungan atau pemberdayaan lainnya.
5. Ada juga anggaran untuk desa di perbatasan daerah
Selain anggaran yang sama antardesa, Pemprov Jabar juga memberikan dana lebih untuk desa yang ada di perbatasan. Seperti desa perbatasan antara Jabar dan Jateng, Jabar dengan DKI Jakarta, atau Jabar dengan Banten. Jumlah desa tersebut mencapai 80.
Untuk dana tiap desa di perbatasan ini berbeda sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Anggaran ini dikucurkan karena kerap ada anggapan pemerintah daerah tidak memedulikan kawasan yang ada di perbatasan.
"Kita justru berharap mereka jadi muka Provinsi Jabar. Anggaran beda-beda tergantung pengajuan desa, yang rata-rata ini lebih ke pembangunan jalan," ujarnya.
Baca Juga: Mendes Halim Bantah Dana Desa Ikut Dinikmati Desa Fiktif
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Gara-Gara Program Dana Desa, Muncul Desa Gaib
