Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) semakin serius mengawasi persoalan kawasan bandung utara (KBU). Kerusakan daerah tangkapan air di kawasan yang semakin parah kerap membuat banjir tak terduga di cekungan Bandung.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya tengah menyusun badan ototitas cekungan Bandung. Otoritas ini nantinya akan bekerja untuk menanggulangi parahnya KBU.
"Yah ini juga unit kerja sedang dibentuk dan merespon ini untuk eselon-eselon akan diefisiensikan. Nah nanti kawasan Bandung utara punya tim yang tegas," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan di Gedung Sate, Kamis (5/12).
1. Penegakan hukum di KBU akan mengikutsetakan TNI
Panglima Kodam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Surawahadi, memimpin apel persiapan pemberangkatan pasukan Satgas Yonif 762/Tamalatea ke Lebanon, Selasa (3/12) / Istimewa Menurut Emil, karena KBU ini masuk ranah anak daerah aliran sungai (DAS) Citarum. Maka, dalam penegakan hukum yang sekarang kurang maksimal di KBU ini akan melibatkan TNI. Penertiban di kawasan tersebut termasuk merapikan bangunan liar dan bangunan lainnya. Sebab, berdasarkan laporannya ada perumahan, ada bangunan tunggal yang berdiri liar.
"Ada bangunan yang diculkeun (dibiarkan,) itu tanahnya ga dibangun dan lain-lain. Ini termasuk edukasi ke warga. Jadi Bandung Utara ini multidimensi," katanya.
Saat ditanya tentang pengajuan izin mendirikan bangunan di KBU nantinya seperti apa, Emil mengatakan untuk izin memang ada rencana moratorium. "Tapi ini masih dikaji," katanya.
2. Langkah awal dengan melakukan penanaman 6.000 pohon
Pixabay.com/rauschenberger-4614580 Upaya lain yang dilakukan di KBU, menurut Emil, Pemprov Jabar akan melakukan pencanangan 25 juta penanaman pohon di Januari 2020 nanti. Tapi, mulai pekan depan Pemprov Jabar berencana melakukan penanaman 6.000 pohon di lahan kritis. Terutama, di area pegunungan yang dulu menjadi sumber banjir Cicaheum. Ini menginisiasi dalam program 25 juta pohon yang akan ditanam.
"Pohon yang akan kami tanam nanti yang produktif," katanya.
3. Badan otoritas KBU akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintah dan Kerja Sama Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dani Ramdan mengatakan meskipun Pemprov Jawa Barat siap menerapkan konsep Badan Otoritas Cekungan Bandung pada 2020, namun untuk memastikan hal itu masih harus menunggu keputusan atau arahan dari pemerintah pusat, yang dalam hal ini Kementerian ATR/BPN.
Hal itu, kata dia, terkait dengan Cekungan Bandung yang menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) berdasarkan Perpres No 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Pemprov Jawa Barat pun sudah mengupayakan kepastian tersebut pada pusat. Namun hingga saat ini belum mendapatkan jawaban.
"Dari sisi konsep kita sudah siap 2020, (respon) Pak Gubernur dari alternatif yang kita sampaikan beliau tetap tampaknya pada format badan Otoritas," katanya.
Pemprov Jabar belum merilis secara resmi karena mengenai cekungan Bandung karena ini masuk dalam kawasan strategis nasional. Meski demikian pihaknya sudah melakukan konsultasi ke kementerian ATR/BPN dua bulan lalu sebelum pelantikan kabinet yang baru. Materinya pemprov meminta agar pembentukan Badan Otorita Cekungan Bandung ditindaklanjuti pemerintah pusat atau dilimpahkan sepenuhnya pada gubernur.
"Jawabannya kan waktu itu menunggu pergantian menteri yang baru, kata direkturnya. Tapi sekarang sudah sebulan sejak pelantikan menteri suratnya belum juga dijawab. Kita mau susulkan lagi pekan depan," kata Dani.
Baca Juga: Indonesia Jadi Negara Pertama yang Berlakukan Peraturan Baru Ini Untuk Berantas Penebangan Liar!
Baca Juga: Hari Air Sedunia, Ramai-Ramai Tolak Swastanisasi Air
