Ridwan Kamil: Modal Jadi Pimpinan Daerah di Indonesia Memang Mahal
Mendagri akan segera mengevaluasi sistem Pilkada
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, terkait biaya politik untuk menjadi kepala daerah yang mahal. Dalam penyataannya, untuk untuk menjadi pimpinan daerah sekelas bupati saja diperlukan biaya mencapai angka Rp30 miliar.
Emil mengaku, untuk menjadi kepala daerah memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bahkan, ketika dia maju dalam pemilihan Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat pun modalnya mahal. Meski demikian, Emil enggan merinci berapa dana yang harus dirogohnya dalam dua pemilihan kepala daerah tersebut.
"Kalau mahal itu pasti mahal tapi angkanya saya tidak hafal kan semua ada di timses (tim sukses)," kata dia di Hotel Hilton, Kota Bandung, Selasa (19/11).
Dia pun menegaskan, demokrasi di Indonesia terhitung mahal. "Tapi intinya demokrasi kita memang mahal," ujarnya.
1. Mendagri akan lakukan kajian akademis terkait Pilkada
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung harus dievaluasi. Hal ini ditegaskan Tito dalam rapat bersama Komite I DPD, di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).
Menurut Tito, harus ada kajian akademis secara mendalam terkait pelaksanaan pilkada langsung yang sudah berjalan 15 tahun.
"Saya garis bawahi pernyataan saya, bahwa pelaksanaan pilkada langsung harus dievaluasi," kata Tito seperti dilansir Antara.
Baca Juga: Ganjar Ingatkan Mendagri Tito Hati-hati Soal Pilkada Tak Langsung
Baca Juga: OTT Dinilai Mendagri Tito Bukan Prestasi Hebat, KPK: Tapi Tetap Perlu