TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pemprov Jabar Kucurkan Rp200 Miliar untuk Setiap Kabupaten/Kota

Besaran hibah anggaran tergantung program setiap daerah

Dok.IDN Times/Istimewa

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan memberikan bantuan keuangan mencapai Rp200 miliar untuk seluruh Kabupaten/kota pada 2020. Bantuan ini diberikan karena banyak daerah yang meminta bantuan keuangan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, permintaan bantuan dari setiap daerah sebenarnya beragam dan mayoritas lebih dari Rp200 miliar. Namun, karena anggaran dari pemprov terbatas maka pemberian dana disesuaikan dengan kualitas program setiap daerah.

Untuk mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin, Pemprov Jabar sebenarnya membutuhkan anggaran mencapai Rp800 triliun. Namun, berdasarkan keputusan APBD Jawa Barat hanya mencapai Rp 35 triliun.

1. Pemda harus berprestasi jika ingin mendapat dana besar

Dok.IDN Times/Istimewa

Menurut mantan Wali Kota Bandung ini, bantuan keuangan yang akan diberikan Pemprov Jabar kepada Pemda Kabupaten/Kota tidak sembarangan. Bantuan diberikan berdasarkan kriteria tertentu, seperti jumlah penduduk dan capaian prestasi daerah. 

"Kita memberikan (bantuan keuangan) tidak asal memberi, tapi datang dari berdasarkan kualitas dan jumlah penduduk. Kemudian, prestasi Kabupaten/Kota yang bisa dikasih lebih," kata Emil dalam acara Kopdar bersama seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Kamis (11/7).

Menurut Emil, melalui Kopdar, pihaknya bisa mengetahui aspirasi Kepala Daerah se-Jawa Barat. Kepala Daerah yang hadir dapat menuturkan persoalannya terkait infrastruktur jalan, transportasi, maupun persampahan. 

"Masalah kompleksitas, sangat besar. Tapi setengah (aspirasi Kepala Daerah) adalah kembali lagi masalah infrastruktur jalan penghubung, transportasi, persampahan, dan lain-lain," ucap Emil.

2. Optimalkan pemasukan di luar APBD

pixabay.com/emaji

Saat ini Pemprov Jabar terus berupaya mendapatkan dana untuk pembangunan tanpa bergantung APBD. Terlebih terdapat delapan pintu anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan Jawa Barat. 

Selain APBD Kabupaten/Kota, APBD provinsi, dan APBN, ada lima pintu anggaran lain, yaitu dana swasta melalui KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan dana CSR. 

Emil, sapaan akrabnya, juga bakal melobi kementerian atau Presiden, supaya bisa memprioritaskan Jawa Barat. Sebab, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

"Kita komit (berkomitmen) bahwa sumber pembayaran pembangunan ini ada pintu APBN. Kita akan lobi, dengan hasil detail dari Tingkat II (Kabupaten/Kota) saya akan lobi kementerian atau Presiden untuk memprioritaskan Jawa Barat yang memang penduduknya, secara populasi, paling besar," katanya.

Baca Juga: Pemerintah Harus Dorong Konsep Zero Waste Kurangi Volume Sampah

Baca Juga: Siap-siap, Djarum Cari Pebulutangkis Muda di Bandung

Berita Terkini Lainnya