Mudik Dilarang, Dishub Jabar Waspadai Jalur Tikus Diperbatasan
Siapkan 338 titik penyekatan antisipasi pemudik nakal
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat berencana membuat penyekatan di wilayah perbatasan antarprovinsi serta jalur-jalur alternatif untuk mengantisipasi pemudik yang nekat melintas saat libur Idul Fitri 2021, nanti.
Hal itu sebagai upaya pencegahan dan larangan mudik bagi masyarakat pada libur Lebaran.
"Yang kami khawatirkan dalam berbagai rapat koordinasi, masukan dari teman-teman Organda dan PO, jangan sampai mengikuti aturan tapi ada (angkutan atau pribadi) ilegal masuk lewat jalan tikus kemudian dibiarkan. Itu jadi konsen kami," ujar Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Hery Antasari dalam acara yang diselenggarakan Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB), Kamis (8/4/2021).
1. Masih banyak warga ingin mudik meski sudah dilarang
Dia memastikan, dinas perhubungan (dishub) bersama aparat lainnya akan lebih waspada dalam melakukan penyekatan agar titik rawan kebocoran dari evaluasi tahun kemarin bisa diperbaiki.
Menurutnya, berdasarkan data pusat Litbang Kemenuhub ada sekitar 83 juta warga di Indonesia yang biasanya melakukan mudik tahunan, di mana 52 juta jiwa ada di Pulau Jawa. Dari angka tersebut ada sekitar 10,3 juta yang berasal dari Jabodetabek, di mana 4 juta merupakan warga Jabar. Sedangkan dari Jawa Barat sendiri ada sekitar 13 juta. Artinya ada sekitar 17 juta warga Jabar yang diprediksi akan melakukan mudik.
Namun, dengan adanya pandemik COVID-19 saat ini dari total pemudik ada sekitar 11 persen yang masih berencana mudik meski sudah ada larangan dari pemerintah.
Untuk mengantisipasi jumlah pemudik yang mungkin masih akan ada meski pemerintah melakukan pelarangan, Dishub Jabar akan berkoordinasi dengan dishub kabupaten/kota dan satgas COVID-19 setempat untuk sama-sama bertanggugjawab dalam pengendalian antisipasi pemudik.
"Artinya setiap daerah harus aware dengan data dan harus siap dengan kebijakan. Tapi konsepnya lebih ke pendekatan dan koordinasi," ungkap Heri.
Baca Juga: Kritik Organda: Hajat Atta Halilintar Boleh, Kok Mudik Dilarang?
Baca Juga: Jokowi Ungkap Niat Baik Pemerintah Larang Mudik, Sabar Ya