Masyarakat Diminta Tak Melihat HAM Semata dari Penegakan Hukum
Mahfud ajak semua pihak tidak melulu melihat masa lalu
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Ham (Menkopolhukam) meminta masyarakat tidak hanya melihat penegakan hak asasi manusia (HAM) sekedar dari penegakan hukum. Sebab, hal yang menyangkut HAM itu banyak termasuk dalam ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosobud).
Mahfud menuturkan, sudah ada kemajuan sejak era reformasi dalam penegakan HAM. Hak-hak politik seperti penguatan demokrasi, kebebasan pers, kemandirian partai politik, menguatnya DPR, dan meluasnya civil society bisa menjadi bukti bahwa HAM di Indonesia semakin baik.
"Sebelum era reformasi pengekangan terhadap HAM itu sangat hegemonik, tetapi sekarang sudah bebas," ujar Mahfud dalam peringatan hari HAM se-Dunia di Gedung Merdeka, Selasa (10/12).
1. Jangan terus-menerus melihat ke masa lalu
Dengan era seperti sekarang di mana penegakan HAM semakin baik dan bervariasi sektornya, masyarakat diminta tidak selalu melihat ke masa lalu di mana kita sekarang seakan berada dalam kekerasan. Melalui sistem demokrasi semua pemangku kebijakan yang ada di Indonesia diberi peluang untuk ikut bersama membangun negeri.
"Situasi sekarang pelanggaran HAM yang dilakukan secara sistematik oleh negara sudah tidak ada. Kenapa? karena pelanggaran HAM sekarang bersifat lebih horizontal," ujar Mahfud.
Apa artinya horizontal? Yakni di mana aparat pemerintah pun bisa mendapat perlakukan kurang baik dari masyarakat. Misalnya, ketika ada aksi demonstrasi banyak aparat yang dilempari dan sampai luka-luka, bahkan suka ada yang dikeroyok.
"Makanya kita lihat ini bagaimana (penegakan HAM) berbeda dengan cara masa lalu," kata dia.
Baca Juga: Mahfud MD: Sistem Demokrasi Membuat Penyelesaian HAM di RI Lambat
Baca Juga: [BREAKING] Jokowi: Identitas Penyiram Air Keras Novel Baswedan Ditangan Polisi