Masuk Wilayah Kumuh Terbesar Indonesia, Pemprov Jabar Terus Berbenah
Bogor dan Bekasi yang paling mendominasi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Provinsi Jawa Barat masuk dalam kategori wilayah kumuh terbesar di Indonesia. Untuk memperbaiki kondisi tersebut Balai Prasarana Pemukiman wilayah Jawa Barat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mengurangi daerah yang masuk kategori itu.
Balai Prasarana Pemukiman wilayah Jawa Barat dari Kementerian PUPR Feriqo Yogananda mengatakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menetapkan luas kawasan pemukiman kumuh seluas 38.431 hektare (ha). Jumlah itu tersebar di 34 Provinsi dengan 269 Kabupaten/Kota, 11.067 Kelurahan/Desa. Hingga 2018, penanganan kumuh telah mencapai 23.407 ha atau mencapai 61 persen. Sedangkan sisanya, 15.024 hektare ditargetkan bisa rampung pada 2019 sebagai batas waktu dari RPJMN.
Dari angka itu, program Kotaku yang menangani wilayah kumuh di Jawa Barat seluas 4.148,57 ha. Dan pada 2019 masih menyisakan tantangan untuk diselesaikan seluas 1.942,18 hektare,” kata Feriqo ditemui usai Lokakarya Kotaku di Hotel Asrilia di Kota Bandung, Senin (29/10).
1. Penanganan kawasan kumuh tidak bisa dilakukan secara cepat
Feriqo menegaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan political will di suatu daerah. Dengan demikian, angka tersebut berdasarkan surat keputusan (SK) Wali Kota di daerah bersangkutan kepada Kementerian untuk ditanggulangi.
Untuk mempercepat pengerjaan, program ini mendapatkan tambahan anggaran. Pada 2019, jumlah biaya Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) skala nasional mencapai Rp314,5 miliar atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp223,9 miliar. Total Bantuan Dana untuk Masyarakat dari 2017 sampai 2019 di Provinsi Jawa Barat mencapai Rp617,15 miliar.
“Kami tentu akan mencoba menangani wilayah kumuh ini bisa mencapai target pada akhir tahun. Kami akui itu sulit. Maka dari itu, penanganan ini memerlukan koordinasi dan sinergitas yang baik di kota kabupaten,” ucap dia.
Baca Juga: 600 Siswa SD dan SMP di Kota Bandung Terpapar Paham Radikal
Baca Juga: Pengembang Indonesia Targetkan Bangun 41 Ribu Rumah Bersubsidi di 2020