Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra Adukan Kebijakan Mensos ke KSP
Mereka meminta Mensos dicopot dari jabatannya
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Polemik perubahan panti sosial Wyata Guna menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensori Netra (BRSPDSN) terus berlanjut. Baru-baru ini, Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra mengadu ke Komnas HAM dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
Ketua forum, Ahmad Basri, mengatakan, ini merupakan upaya mereka untuk mempertahankan kondisi Wyat Guna agar tidak dialihfungsikan menjadi balai. Sebab ketika panti sosial ini berubah maka diperkirakan ada puluhan penyandang disabilitas netra yang terpaksa keluar dari asrama yang selama ini dihuni.
"Tapi yang menerima bukan Kepala KSP apalagi Presiden jadi memang belum ada kepastian apa-apa," ujar Ahmad ketika dihubungi, Kamis (14/8).
1. Usaha ini penting untuk mengembalikan keutuhan Wyata Guna
Ahmad menuturkan, dengan adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 tahun 2018, maka panti sosial Wyata Guna akan diubah menjadi balai. Sayangnya perubahan ini justru merugikan. Dia pun berupaya melakukan berbagai komunikasi agar penggunaan Wyata Guna bisa kembali ke awal di mana bisa menampung penyandang disabilitas netra.
"Karena tujuan akhir dari kebijakan in akan menghapuskan program panti. Mereka (pihak balai) sekarang sudah mulai menolak calon didik untuk menginap di panti," ujarnya.
Selain tidak menerima siswa baru, siswa yang selama ini tinggal di Panti pun tidak diberi makanan seperti biasa. Hal ini jelas akan berdampak pada kondisi anak yang bersangkutan.
Baca Juga: Ketika Kemerdekaan Disabilitas Netra Direnggut Kebijakan Pemerintah
Baca Juga: Penyandang Tunanetra Wyata Guna Bandung Dipastikan Terusir