Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Bandung, IDN Times - Di tengah pandemik COVID-19 jumlah masyarakat yang melakukan peminjaman kepada perusahaan pinjaman online (pinjol) angkanya meningkat. Bukan hanya di pinjol legal, tak sedikit yang justru meminjam uang pada perusahaan pinjol ilegal.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat Indarto Budiwitono menuturkan, meminjam uang para pinjol yang legal tidak dipermasalahkan. Namun, hal yang harus dipastikan masyarakat harus bisa mengembalikan pinjaman tersebut tepat waktu.
Dengan bunga mencapai 0,4 persen per hari, ketika pembayaran ditunda maka uang muka dan dana kewajiban bayar bisa membengkak.
"Jadi kalau sudah tenggat waktunya tolong dibayar, jangan dinanti-nantikan. Karena karena dibiarkan bunganya bisa terus nambah," ujar Indarto, Minggu (31/10/2021).
1. Pinjamlah uang ke perusahaan yang terdaftar
Kepala KR2 OJK Jawa Barat Indarto. IDN Times/Debbie Sutrisno Selain itu, OJK meminta masyarakat tidak asal melakukan pinjaman pada perusahaan pinjol. Pastikan dulu perusahaan tersebut legal dan terdaftar di OJK. Jika tidak, sudah dipastikan pinjol tersebut ilegal dan akan merugikan.
Indarto menuturkan, hingga saat ini hanya ada 106 perusahaan yang masuk kategori pinjol legal. 98 perusahaan berizin dan 8 perusahaan terdaftar. Untuk mencari tahu apakah perusahaan pinjol itu legal atau tidak bisa memastikannya langsung ke OJK.
Hingga Oktober 2021, OJK KR2 Jawa Barat telah mencatat ada sekitar 300 pengaduan mengenai pinjol ilegal. Angka ini cukup tinggi dibandingkan tahun lalu.
"Secara nasional ini sudah ada 3.856 perusahaan yang diblokir oleh Kemenkominfo. Kantornya ada di berbagai daerah," ujarnya.
2. Keberadaan pinjol ilegal akan ditindak
Polri ungkap kasus pinjol ilegal yang memfitnah nasabah sebagai bandar narkoba. (dok. Humas Polri) Pemerintah pun, lanjut Indarto, dipastikan akan menindak pinjol ilegal yang selama ini meresahkan masyarakat. Kepolisian akan menutup aktivitas kegiatan tersebut agar tidak merugikan banyak pihak.
OJK mengimbau kepada masyarakat yang memang sudah terlanjur meminjam uang pada pinjol ilegal dan mendapat tindakan yang tidak semestinya agar segera melapor ke kepolisian, pemerintah daerah terdekat, atau langsung ke OJK.
"Arahan tegas dari presiden sudah jelas. Pinjol ilegal akan ditindak tegas sekarang oleh kepolisian," kata Indarto.
3. Pemerintah terapkan pengaturan ITE dorong pinjol aman dan terpercaya
ilustrasi pinjaman online ilegal (IDN Times/Mardya Shakti) Pemerintah terus berupaya menghadirkan penyelenggaraan industri pinjol yang aman dan terpercaya bagi masyarakat. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan sesuai arahan Presiden, Kementerian Kominfo merujuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), beserta peraturan perubahan dan pelaksanaan sebagai dasar hukum penanganan pinjol ilegal.
Kementerian Kominfo menjadi salah satu institusi yang berperan dalam menyelesaikan dampak negatif pinjol ilegal. Oleh karena itu, pihaknya berupaya melakukan penanganan terhadap pinjol ilegal yang telah secara terang-terangan menyalahgunakan informasi dan transaksi elektronik sehingga menyebabkan keresahan publik.
“Kegiatan pinjaman online tidak terdaftar atau pinjaman online ilegal dan akses penanganannya yang tidak sesuai tata aturan dapat pula dijerat sebagai tindak pidana,” kata Johnny.
Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden, Kementerian Kominfo telah melakukan moratorium pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Layanan Jasa Keuangan Pinjaman Online.
“Penerapan kebijakan ini akan mengiringi moratorium yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), terhadap permohonan pendaftaran penyelenggara jasa pinjaman online baru sejak tahun 2020,” paparnya.
Baca Juga: Hati-hati! Pinjol Ilegal Berkedok Pinjol Legal Mencari Mangsa Nasabah
Baca Juga: Meskipun Butuh, Ini 5 Alasan Kamu Tak Boleh Berutang di Pinjol Ilegal
