Bawaslu Jabar Gandeng Aparat Awasi Kampanye Pilkada di Tengah Pandemik

2. Kemendagri dan KPU sedang siapkan aturan baru dalam Pilkada

Menurut Abdullah, saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPU tengah menggodok kemungkinan adanya aturan baru dalam pelaksanaan tahapan pilkada tahun ini. Aturan tersebut berkenaan dengan upaya meminimalisir penyebaran COVID-19 ketika Pilkada berlangsung.

Dalam aturan ini nantinya paslon diminta tidak melakukan hal yang menimbulkan klaster baru virus corona. Sebab, ketika protokol tidak diterapkan, kemungkinan lonjakan kasus terjadi akhir tahun bisa menjadi sebuah kebenaran.

"Fungsi aparat pun harus dikuatkan agar tidak ada pelanggaran protokol tersebut," kata dia.

3. Jusuf Kalla saja minta pilkada ini ditunda dulu

Sementara itu, Mantan Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla mendesak agar proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 ditunda. Mengapa?

Politisi senior yang biasa disapa JK itu menuliskan pendapatnya di halaman opini Koran Kompas, Senin (21/9/2020). JK, memulai tulisannya dengan pertanyaan, “Mengapa kita harus menyelenggarakan pemilihan kepala daerah?”

Menurut JK, jawabannya sederhana. “Kita ingin agar rakyat menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka dan Pemimpin itulah yang membuat program dan kebijakan agar rakyat bisa hidup aman, sejahtera, adil, kesehatan terjaga, mengurangi risiko kematian, mengenyam pendidikan yang baik, dan sebagainya," kata dia.

Pilkada akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Semula akan dilangsungkan pada 23 September 2020, namun alasan kedaruratan pandemik COVID-19 membuat diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada Nomor 2 Tahun 2020. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan perppu ini menjadi undang-undang pada Selasa (14/7/2020).