Razia Selama PPKM Darurat, Pemerintah Minta Satpol PP Lebih Humanis
Banyak pedang kecil di Jabar memprotes aturan PPKM Darurat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Aturan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang di terapkan di 27 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat (Jabar) dinilai kurang adil. Banyak pedagang di beberapa wilayah Jabar memprotes kebijakan itu.
Kebanyakan pedagang tidak bisa menerima aturan soal larangan dine in pedagang kaki lima (PKL) dan pembatasan waktu operasional warung-warung kecil. Aturan itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat, pemerintah juga tidak memberikan bantuan secara ekonomi.
1. Satpol PP jangan menyalahgunakan wewenangnya
Bahkan, Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum melihat langsung pedagang yang memprotes aturan PPKM Darurat di media sosial, dan ada juga yang protes secara langsung di Kabupaten Garut.
Meski banyak masyarakat yang memprotes, menurutnya, aturan tetaplah aturan, "Pak gubernur sudah minta Satpol PP menindak pelanggaran secara humanis, mereka harus taat tapi penindakan jangan sok. Jangan ada kewenangan," kata Uu, melalui keterangan resminya, Sabtu (17/7/2021).
Baca Juga: Pemprov Jabar Kembali Tambah Pasokan Oksigen di RS COVID-19
Baca Juga: Sepekan PPKM Darurat , Pemprov Jabar Terima 7.700 Pelanggaran