TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Jabar

Lembaga Penyiaran di 6 Daerah Jabar Langgar Aturan Keagamaan?

Lembaga penyiaran juga diindikasi melanggar regulasi P3SPS

Ketua Komisi KPID Jabar, Adiyana Slamet (Humas KPID Jabar)
Verified
Azzis Zulkhairil

Bandung, IDN Times - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya Lembaga Penyiaran (LP) yang terindikasi melanggar siaran keagamaan. Temuan itu diketahui berada di enam Kabupaten dan kota yang ada di Jabar.

Ketua Komisi KPID Jabar, Adiyana Slamet mengatakan, enam lembaga penyiaran itu kebanyakan dari radio. Adapun beberapa sikap melanggar siaran keagaman ini diduga melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

"Kurang lebih ada di enam kabupaten dan kota. Kemudian diindikasikan melanggar regulasi P3SPS, pasal 6, 7 dan 8," ujar Adiyana, Kamis (14/7/2022).

1. KPID berpegang pada aturan UU 32/2002

Ketua Komisi KPID Jabar, Adiyana Slamet (Humas KPID Jabar)

Meski sudah ditemukan enam daerah dengan lembaga penyiaran radio yang terindikasi melanggar siaran keagaman, Adiyana masih belum mau mengungkapkannya ke publik. Namun, dipastikannya KPID sudah bergerak menangani hal itu.

"KPID juga berpegang pada UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Di mana dalam UU itu menyebutkan frekuensi yang digunakan lembaga penyiaran merupakan milik publik," ungkapnya.

2. Ada Lembaga penyiaran yang tidak perbolehkan narasumber perempuan

IDN Times/Galih Persiana

Adiyana menambahkan, lembaga penyiaran yang terindikasi melanggar regulasi mengenai siaran agam la itu kebanyakan ada pada program atau konten penyiaran. Salah satu kasus yang ditemukan yaitu menolak menjadikan perempuan sebagai narasumber dan lainnya.

"Jadi ada yang lembaga siaran itu tidak boleh narasumbernya perempuan. Ada juga yang mendeskreditkan agama lain," katanya.

3. KPID Jabar akan kolaborasi dengan instansi lain

inews.id

Beranjak dari temuan itu, Adiyana mengatakan bahwa KPID Jabar mengumpulkan lembaga terkait lainnya, seperti Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), kepolisian, TNI, DPRD dan Pemprov Jabar.

"Nantinya kami akan libatkan instansi lain untuk kolaborasi melakukan pengawasan dan akan ada surat edaran pada lembaga penyiaran di Jabar," kata dia.

Baca Juga: KPID Jabar: Live Breaking News Pinjol Ilegal Memuat Unsur Pornografi

Baca Juga: KPID Jabar Tegur Keras Program TV Kopi Viral Saipul Jamil

Topik:
siaran pers
Siaran TV Analog
keagamaan
kode etik
Berita Terkini Lainnya

13 Damkar Diturunkan, Kebakaran di Pasar Sadang Serang Bandung Mulai Padam

Haji 2023 Selesai, BIJB Layani 25 Kloter dengan Jumlah 9.239 Jamaah 

Kebakaran di Pasar Sadang Serang, Lebih dari 160 Kios Hangus

Masih Berkobar, Warga Bantu Petugas Damkar Padamkan Api di Pasar Sadang Serang

Pengamat Menilai Strategi B2B Telkom Sudah Selaras dengan Tren Desentralisasi Ekonomi

[BREAKING] Pasar Sadang Serang Bandung Kebakaran

Anies Bakal Jalan Santai di Bandung, Polisi Tak Lakukan Rekayasa Lalin

Ibu Rumah Tangga di Bandung Diciduk Setehlah Jual Sabu Sejak 2019

Dituding Hina Presiden, Rocky Gerung Dilaporkan ke Polda Jabar

Mahasiswa ITB KKN di Sumedang Buat Biofilter dari Botol Plastik Bekas