TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

KPK Minta Disdik Jabar Perkuat Kurikulum Anti Korupsi di Sekolah

KPK dukung kurikulum anti korupsi Disdik Jabar

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi. Dokumen Humas Jabar

Bandung, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) untuk perkuat pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah SMA, SMK dan SLB.

Direktur Jenjang Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aida Ratna Zulaiha mengatakan, Jabar menjadi provinsi terdepan dalam mengimplementasikan pendidikan anti-korupsi di SMA, SMK dan SLB Negeri.

"Kami sangat tahu kalau di Dinas Pendidikan wilayah Jabar ini implementasi anti korupsi sudah dilakukan, dalam bentuk mata pelajaran PPKN," ujar Aida melalui keterangan resmi, Rabu (24/8/2022).

1. Pemberian sanksi sudah dijalankan Disdik Jabar

Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)

Aida menjelaskan, apa yang sudah diupayakan Disdik Jabar dalam rangka penanganan anti korupsi di lingkungan pendidikan sudah baik. Dia mengapresiasi reward dan punishment yang telah diterapkan di lingkungan pendidikan Jawa Barat terkait anti-akurupsi.

"Jadi misalnya sekarang selesai PPDB, kalau ada intervensi dan pelanggaran ya ditegakan aturannya. Yang memanipulasi data juga harus diberikan sanksi," ungkapnya.

2. Kepala sekolah di Jabar sudah ikuti pelatih integritas

Ilustrasi KPK (IDN Times/Mardya Shakti)

Upaya Disdik Jabar yang terus mengaktifkan Penyuluh Anti-Korupsi (Paksi) untuk melakukan program atau kegiatan-kegiatan mereka. Menurutnya itu adalah salah satu pemicu implmentasi berkembangnya pendidikan anti-korupsi di Jabar.

"Kepala sekolah di Jabar itu hampir semua mengikuti pelatihan integritas, kami sangat harapkan itu menjadi modal mereka dalam mengelola sekolah dan menjadikan dirinya sebagai teladan," katanya.

KPK berharap laporan implementasi pendidikan anti-korupsi di setiap sekolah dilakukan dalam dua bentuk. Yaitu dilakukan melalui Dapodik dan juga platform Jaga.id milik KPK.

"Walaupun sudah dilakukan kita tidak mendapatkan laporannya secara detail. Karena itu kita ingin melalui Dapodik dan melalui Jaga.id, jadi kami juga nanti bisa melihat dan mencari best practice di mana yang ada di Jabar dan kita akan sebarkan ke satuan pendidikan di wilayah lain," katanya.

Baca Juga: KPK Sebut Banyak UMKM Jabar Jadi Korban Korupsi Penyaluran Dana Fiktif

Baca Juga: Saksi KPK Sebut Tidak Ada Perintah Suap BPK Jabar oleh Ade Yasin

Berita Terkini Lainnya