Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Bandung, IDN Times - Mantan Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla mengaku, prihatin atas tertangkapnya Komisioner KPU Wahyu Setiawan atas dugaan suap dalamOperasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pria yang karib dengan sapaan JK itu mengatakan, apa yang sudah dilakukan oleh Wahyu Setiawan merupakan sikap yang tidak terpuji.
"Tentu hal yang tidak terpuji, tapi sudah dilaporkan hukum itu jalan yang paling baik," ujar JK saat ditemui usai pemberian gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (HC) oleh ITB di Aula Timur kampus ITB, Jalan Ganesa, Kota Bandung, Senin (13/1).
Baca Juga: Jusuf Kalla Raih Gelar Doctor Honoris Causa dari ITB
Baca Juga: Tim Promotor ITB: Jusuf Kalla Layak Diberikan Gelar Doktor HC
1. Persoalan KPK belum bisa menggeledah kantor DPP PDIP, itu hanya teknis
Kantor DPD PDIP Sumsel di Palembang yang diduga ikut diperiks KPK terkait OTT Komisioner KPU/IDN Times/Rangga Erfizal Disinggung soal blundernya KPK saat tak bisa masuk ke dalam Gedung DPP PDIP terkait dengan kasus OTT mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, yang menyeret nama Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Jk menyebutkan hal tersebut hanya personal teknis, KPK diyakininya akan terus mengusut masalah tersebut.
"Itu masalah teknis aja, itu kan tetap dilaksanakan dan sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai dewan pengawas," katanya.
Baca Juga: Tim Promotor ITB: Jusuf Kalla Layak Diberikan Gelar Doktor HC
2. KPK tetapkan Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus korupsi
Komisioner KPU Wahyu Setiawan (tengah) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Wahyu diduga menerima uang Rp400 juta dari kader PDIP, dalam kasus "kursi panas" yang diwariskan almarhum Nazarudin Kiemas, yang mendapat suara terbanyak di Pemilu Legislatif, Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I.
Dalam konferensi pers Sabtu (11/1), Ketua KPU Arief Budiman membeberkan kronologi penetapan calon terpilih anggota DPR 2019 PDIP Dapil Sumsel. Pada tanggal 20 September 2018, KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) DPR RI, dengan DCT DPP PDI Perjuangan Dapil Sumsel I.
Mereka adalah Nazarudin Kiemas, Darmadi Djufri, Riezky Aprillia, Diah Okta Sari, Doddy Julianto Siahaan, Harun Masiku, Sri Suharti, dan Irwan Tongari.
3. Saling berbalas surat antara PDI Perjuangan dan KPU
Komisioner KPU Wahyu Setiawan (tengah) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tanggal 27 Maret 2019, Nazarudin Kiemas dikabarkan meninggal dunia. KPU lantas melakukan klarifikasi kepada DPP PDI Perjuangan melalui surat KPU Nomor 671/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Klarifikasi Calon Anggota DPR RI dalam Pemilu Tahun 2019.
DPP PDI Perjuangan menjawab surat KPU tersebut angka melalui surat nomor 2334/EX/DPP/IV/2019 tanggal 11 April 2019.
"Yang pada pokoknya membenarkan bahwa Nazarudin Kiemas telah meninggal sesuai surat kematian dari Rumah Sakit Eka Hospital tanggal 26 Maret 2019," jelas Arief di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).
Atas hal itu, KPPS harus mengumumkan calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat melalui papan pengumuman di TPS atau secara lisan. Mereka menyampaikan kepada pemilih sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan dan pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara.
Hal ini sesuai dengan Pasal 37 huruf d Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang mengatur tentang adanya calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
