Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Majalengka, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan kepada 141 kepala desa (kades) di Kabupaten Majalengka yang resmi dilantik untuk tidak mencoba melakukan tindakan hukum terutama korupsi selama menjabat. Sebab, selama menjadi kepala desa, dipastikan bakal mendapatkan ujian dan godaan terutama dalam pengelolaan anggaran dana desa.
Untuk menghindari terjerumusnya para kades dalam lingkaran korupsi, Emil berharap pemimpin di desa bisa memanfaatkan e-budgeting dan e-planning dalam penyusunan anggaran.
1. Kades adalah pelayan masyarakat
Dihadapan para kepala desa, Emil berpesan, Menjadi kuwu atau kepala desa jangan mempunyai niat untuk cari nafkah dan jangan niat mencari kekuasaan. Menjadi kepala desa merupakan amanah kepada warga agar masyarakat bisa merasakan manfaat hadirnya pemimpin di desa. Jangan sampai seragam kepala desa dijadikan tameng untuk bersikap seenaknya.
“Integritas nomor satu, jangan sampai punya keinginan nantinya menimbulkan siasat. Kita ini pelayan rakyat. Jangan sampai cemberut, cuek, dan ongkang-ongkang kaki. Berikan pelayanan terbaik bagi mereka,” ujarnya.
2. Majalengka harus punya desa digital
Lebih jauh Emil mengungkapkan, kepala desa yang mendapatkan tugas baru harus bekerja profesional, belajar ilmu digital, ilmu pemerintahan, dan ilmu keuangan. Apalagi pemerintah provinsi Jawa Barat mempunyai program desa digital.
Dimana nantinya, pelayanan masyarakat di desa cukup memanfaatkan perkembangan teknologi berbasis digital. Selain itu, desa-desa juga harus naik kelas jangan ada lagi desa tertinggal. Menjadi desa berkembang, menjadi desa maju, dan pada puncaknya menjadi desa mandiri.
“Bercita-citalah menjadi desa Mandiri. Pemerintah provinsi mengapresiasi. Sebagai wujud Apresiasi kami berikan mobil aspirasi kampung juara (Maskara). Peruntukannya bisa untuk panggung hiburan, nonton bareng, angkut hasil pertanian,” ujar Emil.
3. Desa di Jabar pada 2020 pelayanan akan berbasis digital dengan e-planning dan e-budgeting
Untuk meningkatkan pelayanan, pemprov mewacanakan pogram desa digital tahun 2020. Ia menuturkan prioritas lainnya yakni gerakan membangun desa melalui desa digital. Pihaknya menargetkan dalam lima tahun, seluruh desa di Jabar bisa mengakses internet dengan infrastruktur WiFi.
Prioritas selanjutnya yaitu inovasi pelayanan publik dan penataan daerah. Ia berharap nantinya dalam pelayanan publik memaksimalkan digitalisasi seperti e-budgeting.
“Revolusi digital perlu dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai sektor yang tidak tersentuh oleh ekosistem digital selama ini, termasuk memberikan fasilitas Wi-Fi gratis ke berbagai desa,” tandasnya.
