Kakak Ipar Bupati Cianjur Peras Kepala Dinas Pendidikan

2. Untuk tim sukses yang diberikan pada relawan

Hakim Daryanto tak berhenti di situ. Ia kembali bertanya soal kegunaan duit haram Rp600 juta sedetail mungkin. “Apakah murni untuk keperluan kampanye atau ada keperluan lainnya?” kata Daryanto.

Cepy pun menjawab jika uang tersebut digunakan sebagian besar oleh keperluan para relawan. “Saya (sendiri pakai) untuk pulang pergi beli bensin. Ada juga dana sekitar Rp400 juta dipakai untuk relawan,” tutur Cepy.

3. Dari kepala dinas pada kakak ipar bupati

Pemberian uang Rp600 juta dari Cecep kepada Cepy memang agak aneh. Selain tanpa keterangan jelas, penyerahan duit itu dilakukan oleh seorang kepala dinas kepada Cepy yang tak memiliki jabatan apa pun dalam Pemerintah Kabupaten Cianjur. Keganjilan itu pun tak luput menjadi pertanyaan hakim pada Cepy.

"Saudara sebagai kakak ipar bupati, tapi bisa minta pak Cecep, kepala dinas, tanpa ada satu hubungan (kerja). Pak Cecep juga mau-mau saja. Apa betul seperti itu?” tanya hakim.

4. Berawal dari proposal Bappenas

Kasus itu berawal dari pengajuan proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan anggaran sebesar Rp945 miliar. DAK itu ditunjukkan untuk pembangunan dan perbaikan fisik 137 sekolah di Cianjur.

Bappenas kemudian hanya mencairkan Rp48 miliar saja, dari anggaran tahun 2018. Informasi itu didapatkan Cecep Sobandi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, yang dilanjutkan pada Irvan.

Setelah mendapat informasi dari Cecep, Irvan kemudian melanjutkan kembali informasi pencairan DAK dari Bappenas sebesar Rp48 miliar pada kakak iparnya, Tubagus Cepy Sethiady. Selain kakak ipar, Cepy juga merupakan tim sukses Irvan waktu menjadi calon bupati pada 2016.

Koordinasi dilakukan karena Irvan memandang Cepy sebagai tangan kanannya, terutama untuk mengurusi duit Bappenas itu. Dari situlah tindak korupsi terjadi. Kepada Cecep, Cepy mengatakan bahwa sang bupati meminta potongan DAK dari tiap yang diterima 137 kepala sekolah.