Jangka Benah: Skema Pemerintah untuk Kebun Sawit di Tengah Hutan
SJB harus diikuti dengan pengembalian fungsi hutan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times – Solusi Jangka Benah alias SJB merupakan salah satu skema yang ditawarkan pemerintah untuk penyelesaian dan penataan kebun sawit di kawasan hutan. Jangka Benah dinilai dapat menjadi solusi dalam penyelesaian ketidaksesuaian atau tumpang tindih pemanfaatan kawasan hutan untuk penggunaan lain, salah satunya untuk perkebunan sawit.
Tim Strategi Jangka Benah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Susanti menjelaskan, Jangka Benah merupakan periode untuk memperbaiki struktur dan fungsi ekosistem hutan yang terganggu atau rusak akibat ekspansi kebun kelapa sawit monokultur terhadap kawasan hutan.
Menurut Ari, SJB dilakukan dalam dua tujuan. Pertama ialah bertujuan untuk mengubah kebun kelapa sawit monokultur menjadi kebun campur sawit, dalam bentuk agroforestri. Contohnya antara lain penambahan spesies tanaman berkayu pada kebun kelapa sawit monokultur.
Yang kedua adalah bertujuan untuk meningkatkan struktur dan fungsi ekosistem agroforestri kelapa sawit, sehingga struktur dan fungsinya dapat menyerupai hutan alami (close to nature).
"Di Bukit Bamba itu mereka sudah menerapkan berbagai macam model-model kebun sawit campur. Misalnya, sawit dicampur dengan dengan jengkol, pete, sungkai, jelutung," kata dia pada Webinar ‘Strategi Jangka Benah, Solusi Bagi Kesejahteraan Rakyat dan Kawasan Hutan’, Selasa (26/10/2021).
"Di Kalimantan Tengah, sawit dicampur dengan sayur mayor seperti sawi yang mudah untuk tumbuh."
1. Kaltim berharap SJB dalam dilaksanakan sesuai target
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Suwanto mengatakan jika pemerintah daerahnya menyambut baik atas inisiatif tersebut. Bagaimana tidak, Kalteng dikategorikan memiliki luas tutupan sawit cukup besar, yakni mencapai 1,7 juta hektar.
Namun dari total luasan sawit tersebut, baru sebanyak 1,3 juta hektar Perkebunan Besar Swasta yang telah memiliki izin. Serta, dari total itu, sebanyak 600 ribu hektar di antaranya masuk kawasan hutan .
Ia berharap, SJB ke depan tidak lagi menempel pada perizinan lain dan dapat dibuatkan peta indikatif. Selain itu SJB juga agar terus disosialisasi, hingga bisa memberikan kontribusi, kesejahteran, serta penghasilan lebih besar daripada sistem monokultur.
"Masyarakat itu sederhana, enggak perlu ganti-ganti sistem. Yang penting apa yang masyarakat tanam itu ada optekernya atau pasarnya langsung masuk. Kalau tidur tapi sambil nanam sawit, orang yang beli datang. Kalau sengon, kita harus menawarkan. Ini adalah substansi dari semua sistem itu agar kita bisa sejahterakan masyarakat," kata dia.
Baca Juga: Greenpeace Sebut 3,12 Juta Hektare Kebun Sawit Berada di Kawasan Hutan
Baca Juga: Datangi DPRD Kabupaten Malang, Aktivis Lingkungan Tolak Kebun Sawit
Baca Juga: Hutan Jadi Lahan Tambang dan Kebun Sawit Bisa Memicu Bencana di Kaltim