Tanpa Wakil Wali Kota, Angka Kemiskinan Bandung Bisa Meningkat
Pelantikan Wali Kota Bandung dianggap sangat lambat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Kondisi kepemimpinan di Kota Bandung saat ini masih bermasalah karena masih bertumpu pada pelaksana tugas (Plt), Yana Mulyana. Padahal idealnya pimpinan di pemerintahan daerah itu ada dua wali kota dan wakil wali kota.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung, Khairullah mengatakan, peran wakil wali kota tidak minor karena tugasnya yang sangat penting dalam sebuah kepemimpinan di daerah. Wali kota biasanya mendapat tugas untuk penanggulangan kemiskinan karena menjadi ketua TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan).
"Kemiskinan itu bisa saja (jumlahnya naik) kalau memang peran wakil wali kota tidak difungsikan. Karena wakil wali kota ini mempunyai atribut yang di antaranya dalam penanggulangan kemiskinan," kata Khairullah dalam Rakerda PKS Bandung, Minggu (27/3/2022).
1. Pengawasan akan tetap dilakukan oleh DPRD
Menurutnya, PKS sudah ikut serta dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung untuk memaksimlkan berbagai opsi dalam perbaikan ekonomi masyarakat di tengah pandemik. Ketika wakil wali kota tidak ada, maka RPJMD yang sudah disusun tidak berjalan optimal, temasuk dalam pengentasan kemiskinan.
Khairullah memastikan PKS dalam hal ini akan tetap menjadi pengawas pemerintahan. Meski dalam pemilihan umum ikut serta dalam pengusulan Oded-Yana, tapi pengawasan tetap harus dilakukan secara profesional khususnya di lingkup DPRD.
"Kita lakukan pengawasan, mudah-mudahan dengan senantiasa diawasi agar tidak ada lagi ketimpangan. Karena ketimpangan ini akan berdampak pada kemiskinan," kata dia.