Wujudkan Program Satu Data, BPS Lakukan Pendataan Regsosek 2022

Dengan begitu pihaknya berharap tidak ada lagi kesimpangsiuran bahkan duplikasi data ketika Pemerintah menggulirkan suatu program atau kebijakan. Di tahun ini, BPS mendapat mandat dari pemerintah guna melakukan pendataan langsung ke masyarakat.

Marsudijono menjelaskan, pendataan langsung akan dilakukan petugas BPS ke rumah warga tanpa terkecuali dan tebang pilih, mulai 15 Oktober 2022 sampai dengan 14 November 2022.

“Para petugas sudah dilatih oleh BPS dan resmi dengan membawa surat tugas. Kegiatan pendataan adalah instruksi dari Presiden. Tentunya Gubernur, Walikota/Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, sampai ketua RT/RW/Dusun mendukung kegiatan ini, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” paparnya.

Ia juga menegaskan informasi yang diberikan dijamin aman karena dilindungi oleh undang-undang. Terlebih kegiatan ini juga merupakan kolaborasi dari berbagai lembaga/kementrian, yaitu Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, Kemkominfo, Kemendes serta BPS.

Marsudijono menuturkan, data yang akan diberikan masyarakat kepada petugas yaitu seputar kependudukan dan ketenagakerjaan, kondisi sosial ekonomi, kondisi perumahan, kesehatan dan disabilitas, perlindungan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

Output dari kegiatan pendataan awal Regsosek 20222 ini adalah basis data sosial ekonomi masyarakat. Kelak akan dimanfaatkan bersama oleh pemerintah dalam jangka panjang.

Marsudijono juga meminta dukungan dari berbagai pihak terkait pendataan awal Regsosek 2022 ini. Dukungan dari stakeholders terkait menentukan keberhasilan pendataan Regsosek 2022 di Jawa Barat.

Partisipasi masyarakat dalam menerima petugas BPS dan memberikan data yang akurat dan besar sangat penting. Dukungan dari aparat penegak hukum pun sangat diperlukan, agar petugas BPS lancar melaksanakan tugasnya di lapangan.

Harapannya, sistem regsosek ke depan adalah adanya pemutakhiran data yang terintegrasi, serta pemetaan penerima manfaat yang terpusat. Sehingga, ke depannya berbagai program yang dijalankan pemerintah, tidak lagi menggunakan data yang berbeda-beda dan belum terverifikasi.