Waspadai Peredaran Narkoba Jenis Baru yang Bisa Dibeli Anak Kecil

Perkembangan jaringan internet yang semakin mudah diakses seluruh kalangan masyarakat membuat para pelaku yang menjual barang haram ini pun kian mudah memasarkan barangnya. Mulai dari penggunaan media sosial hingga situs yang sulit diakses secara bebas dan diretas membuat bisnis ini masih melenggang nyaman.

BNN mensinyalir, banyak situs tersembunyi yang sulit dilacak dan hanya diketahui oleh jaringan penjual dan pembeli. Di sisi lain cara transaksi mereka pun semakin sulit diendus karena menggunakan berbagai platform.

"Jadi identitasnya juga sulit dilacak, tersembunyi," ujarnya.

Meski demikian, BNN sudah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta kementerian dan lembaga lain untuk memantau secara bersama-sama perkembangan sistem penjualan melalui internet tersebut.

Dengan semakin murahnya NPS dan penjualan di laman internet serta media sosial, maka masyarakat yang ingin mencoba narkoba pun semakin banyak. Heru menuturkan, separuh dari jumlah tangkapan kepolisian maupun BNN merupakan mereka yang coba-coba mencicipi narkoba.

Pun dengan sejumlah mahasiswa yang ditangkap karena menggunakan narkoba pada sejumlah aksi sepekan kemarin, Heru menyebut mereka rata-rata menggunakan narkoba dengan golongan rendah, atau bisa dibilang NPS baru, buka sabu-sabu.

"Kalau masih sabu mungkin kita bisa pantau. Makanya kita coba bekerjasama dengan semua pihak, jangan terkotak-kotak dalam memberantas peredaran narkoba," papar Heru.

Dia mengatakan, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan pengguna narkoba terbesar setelah Jakarta dan Medan. Dari total pengguna di Indonesia yang mencapai angka sekitar 3,6 juta, 600 ribu orang tercatat berasal dari Jawa Barat (Jabar).

Narkoba ini, lanjut Heru, selain dijual secara langsung oleh pengedar ada juga yang diperjualbelikan lewat jaringan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Untuk meminimalisir itu saat ini sejumlah lapas sudah dilengkapi dengan maximum security (penjagaan maksimal), di mana warga binaan tidak bisa memegang ponsel untuk alat menjalankan transaksinya.

"Di Jabar sekarang paling banyak ada di Kota Depok. Karena banyak kampus juga kos-kosan. Kami sudah minta Wali Kota Depok agar ikut mengawasi," paparnya.