Bandung, IDN Times - Terdakwa kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Bandung Barat (KBB) 2019, M. Totoh Gunawan membantah dugaan yang menyebut bahwa ia memberikan uang komitmen fee sebanyak 6 persen pada terdakwa mantan Bupati KBB, Aa Umbara Sutisna.
Pernyataan Totoh terungkap dalam agenda persidangan keterangan terdakwa yang digelar secara hybrid di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Senin (18/10/2021).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Feby Dwiyandospendy bertanya pada Totoh soal fee enam persen dari total enam proyek bansos yang ia kerjakan dengan total Rp15 miliar lebih pada Aa Umbara. Namun, Totoh membantah bahwa fee itu merupakan akal-akalannya.
"Maksudnya fee 6 persen ini komitmen saya sendiri yang buat. Padahal itu tidak pernah (diberikan pada Aa Umbara)," ujar Totoh.
Kemudian, Feby juga bertanya tentang status uang tersebut yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan diberikan pada Aa Umbara. Totoh menjawab bahwa hal itu benar adanya.
"Uang itu benar untuk kepentingan saya pribadi, itu saya bilang ke direktur perusahan," katanya.
Adapun dalam kasus ini M. Totoh merupakan komisaris dari CV. Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) dan PT. Jagat Dirgantara (JDG), pemegang pengadaan Bansos COVID-19 2019, KBB.
Sedangkan, sebelumnya, Aa Umbara juga memberikan keterangan bahwa dirinya tidak menerima fee sebesar 6 persen dari total paket bansos COVID-19 yang dijalankan Totoh di KBB.
"Saudara saksi. adakah fee 6 persen yang diterima dari pengusaha penyedia sembako Totoh?" tanya Penasehat Hukum Aa Umbara, Heri Gunawan.
"Tidak ada," jawab Umbara.
Aa Umbara juga membantah dirinya menunjuk langsung perusahaan Totoh untuk memegang pengadaan proyek bansos sembako COVID-19 di Dinas Sosial (Dinsos) KBB. Umbara bilang, dirinya hanya merekomendasikan perusahaan Totoh.
"Saat itu hanya referensi saja. Saya bilang (ke kepala dinas Sosial) Bapa ini ada pengusaha sembako, keluarganya juga penyedia sembako, agar lebih cepat penyaluran ke masyarakat. Tapi kalo pak Kadis ada yang lebih baik, ya silakan, karena masyarakat menunggu bantuan dari KBB" kata dia.