Terlibat Korupsi, Farhan Copot Kadispora Kota Bandung Eddy Marwoto

Pencopotan sementara Eddy Marwoto sebagai Kadispora sudah disahkan dan mendapat persetujuan dari Gubernur Jabar dan Kemendagri sebelum 20 Agustus 2025. Surat dari BKN mengenai pemberhentian ini pun sudah diterima langsung oleh Pemkot Bandung.

"Jadi diberhentikan sementara. Kalau ternyata di pengadilan nanti ada sesuatu, kan kita enggak pernah tahu," katanya.

Farhan mengingatkan, untuk Kadispora yang baru, Sigit Iskandar agar bekerja dengan baik dan mulai fokus terhadap pengelolaan aset keolahragaan, apalagi anggaran yang digelontorkan pun lumayan besar.

"Dispora ini salah satu OPD yang memiliki titipan anggaran yang tidak kecil, apalagi punya aset yang banyak. Jadi ya pengelolaannya harus benar. Maka sekarang kepada Kadis yang baru saya tekankan adalah tata kelola atau good governance menjadi penekanan utama sampai bulan Desember nanti," jelasnya.

Untuk diketahui, Edy Marwoto, bersama mantan Kadispora Kota Bandung Dodi Ridwansyah (DR), mantan Sekda Kota Bandung Yossi Irianto (YI) dan Deni Nurhadiana Hadimin (DNH) selaku mantan Ketua Harian Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana hibah Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung.

Kasus ini berawal pada 2017, 2018, dan 2020, Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung menerima dana hibah dari Pemkot Bandung sebesar Rp6,5 miliar.

Pada saat pengajuan proposal dana hibah untuk tahun 2017 dan 2018, tersangka Yossi Irianto bersepakat dengan tersangka Dodi Ridwansyah untuk meloloskan biaya representatif para pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung serta biaya untuk honorarium staf Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung.

Padahal kedua jenis biaya tersebut tidak diatur dalam Keputusan Walikota Bandung yang mengatur tentang standarisasi harga tertinggi satuan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Bandung.

Selanjutnya, pada 2017 dan 2018, tersangka Deni Nurhadiana Hadimin selaku Ketua Harian Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung telah menggunakan dana hibah tidak sesuai peruntukannya dengan pertangungjawaban fiktif.

Sementara itu pada 2020 tersangka Edy Marwoto selaku Kadispora Kota Bandung melakukan hal serupa karena telah meloloskan biaya representatif untuk para pengurus serta biaya untuk honorarium staf. Dia juga selaku harian Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung telah menggunakan dana hibah tidak sesuai peruntukannya dengan pertangungjawaban fiktif.

Keempatnya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Para tersangka kini sudah ditahan di Rutan Kebon Waru Bandung.